Walaupun luas kawasan lindung dan kawasan konservasi meningkat, komitmen perlindungan terhadap satwa liar, terutama satwa liar yang terancam punah, masih terus tertinggal.

Negara-negara dunia dinilai masih kurang ambisius dalam komitmen konservasi mereka. Penilaian ini datang dari IUCN yang dituangkan dalam analisis yang diterbitkan di jurnal Nature, Rabu, 7 Oktober 2020.

Tim peneliti dari World Commission on Protected Areas yang dipimpin oleh Dr Sean Maxwell dari University of Queensland menganalisis apakah perluasan kawasan lindung dalam periode 2010-2019 menimbulkan dampak perlindungan terhadap ekosistem alami, jasa lingkungan dan spesies yang terancam punah.

Hasilnya, walau luas wilayah bumi yang dilindungi di daratan naik dari , 14,1% menjadi 15,3% dan di lautan naik dari 2,9% menjadi 7,5%, namun tim peneliti menyimpulkan, dampaknya terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, masih terbatas.

Sebagai contoh, di 2019, hanya 21,7% spesies terancam punah, yang masuk dalam  IUCN Red List of Threatened SpeciesTM terlindungi dalam kawasan lindung tersebut, naik tipis dari 18,9% di 2010. Tim IUCN menambahkan, pada 2019 masih ada sepertiga Wilayah-wilayah Keanekaragaman Hayati Kunci atau Key Biodiversity Areas – yang penting bagi perlindungan keanekaragaman hayati – dan lebih dari separuh ekosistem di darat dan laut yang belum mendapatkan perlindungan yang layak.

“Hampir semua negara setuju untuk meningkatkan kawasan lindung dan kawasan konservasi menjadi 17% di darat dan 10% di laut pada 2020. Namun memperluas kawasan saja tidak cukup. Kawasan lindung dan kawasan konservasi perlu secara efektif melindungi lingkungan yang penting bagi spesies-spesies yang terancam punah. Hal ini yang belum terwujud,” ujar Dr. Stephen Woodley yang turut menggawangi penelitian ini dalam berita IUCN

Menurut IUCN, paska 2020, konservasi berbasis wilayah diharapkan bisa berkontribusi secara lebih efektif mencapai target keanekaragaman hayati. “Hal itu bisa tercapai dengan berkolaborasi bersama masyarakat adat, komunitas dan berbagai inisiatif perusahaan,” demikian bunyi rekomendasi tim peneliti.

Redaksi Hijauku.com