Oleh: Zakki Hakim *

Hari ini sudah ada beberapa alternatif untuk warga Jakarta dapat berkontribusi mengurangi emisi karbon untuk penanggulangan krisis iklim. Di antaranya adalah melakukan carbon offset dengan menanam pohon mangrove melalui aplikasi atau memasang panel surya produksi lokal di atap rumah dan bahkan menjual sebagian hasil listriknya kepada PLN.

Selama masa PSBB Jakarta, bertebaranlah foto langit biru ibukota di media sosial. Namun tetap saja polusi udara Jakarta dan sekitarnya, berdasarkan kandungan Partikel Udara PM2.5, masih tinggi dan masuk kategori tidak sehat. Penyebabnya diperkirakan, selain sebagian kendaraan bermotor tetap beroperasi, tapi juga ketergantungan wilayah metropolitan ini pada 10 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara yang mengepung Jakarta.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Gubernur DKI Jakarta sudah menyampaikan berbagai pernyataan terkait penanggulangan polusi udara ibukota, walaupun sayangnya masih ada rencana pembangunan PLTU batu bara baru untuk menambah kapasitas listrik Jakarta. Sebagai warga negara biasa, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi sembari menunggu langkah pemerintah?

Aplikasi Gojek minggu lalu meluncurkan kerja sama dengan Jejak.in untuk warga yang ingin menkompensasi emisi karbonnya dari penggunaan mobil atau motor pribadinya sehari-hari. Jika menggunakan kalkulator Gogreener dalam aplikasi Gojek tersebut, semisal menggunakan mobil 15 kilometer setiap hari selama setahun, maka kita telah mengeluarkan 1,3 ton karbon setiap tahunnya.

Menurut aplikasi ini karbon sejumlah tersebut dapat dikompensasi dengan penanaman 804 pohon mangrove atau kira-kira setara seluas satu hektar atau satu lapangan bola, yang boleh dipilih lokasinya di Jakarta, Demak atau Bontang. Biaya yang ditagihkan melalui GoPay adalah Rp4,6 juta per bulan, atau total Rp56 juta setahun, jika pengguna mobil tadi ingin seluruh karbonnya dinetralkan.

Tapi itu baru satu orang dalam satu keluarga, belum kalau pasangan atau anak-anak juga menggunakan mobil atau motor pribadi. Juga belum memperhitungkan penggunaan Goride, Gocar, Gosend dan Gofood setiap bulannya. Tidak heran jika menurut pemerintah DKI Jakarta, hampir 70 persen polusi udara ibukota bersumber dari kendaraan bermotor. Sekitar 30 persennya lagi datang dari PLTU berbahan bakar batu bara.

Minggu lalu juga ada perusahaan yang mendapat perhatian khusus dari otoritas bursa saham karena kenaikan harga sahamnya yang tidak biasa, yaitu PT Sky Energy Indonesia, Tbk. atau JKSY, yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya produsen panel surya domestik dengan konten lokal.

Kelihatannya penjualan panel surya dan prospek perusahaan ini sedang berkibar, karena JSKY baru merampungkan pembangunan pabriknya yang kedua, dan sudah bersiap membangun yang ketiga, dengan niat menjadi pemasok utama panel surya di Indonesia dan ekspor ke Kanada dan Amerika. Apakah harga sahamnya naik drastis di masa Covid-19 ini karena memang pasar melihat prospek industri ramah lingkungan atau karena gorengan yang kadang marak di bursa saham Indonesia, masih akan harus dilihat dalam beberapa waktu dekat (catatan: tulisan ini bukan saran profesional untuk membeli saham JSKY).

JSKY memproduksi dan menjual panel surya untuk berbagai pasar, termasuk memberikan jasa instalasi di rumah pribadi. Pilihannya ada tiga: on-grid, off-grid dan hybrid. Dasar perhitungannya adalah satu panel surya ukuran 1 x 1 meter akan menangkap sinar matahari dan masuk ke inverter kemudian menjadi listrik sebesar 200 Watt puncak (Watt Peak). Jadi kalau butuh 1.000 Watt berarti butuh lima panel surya.

Untuk on-grid, hanya pasang panel surya, inverter, tanpa ada baterai dan tersambung dengan PLN. Panel dan inverter hanya akan bekerja jika ada daya dari PLN. Jika listrik padam, maka tidak ada daya yang dihasilkan. Plus panel hanya bekerja di siang hari. Kelebihannya adalah, jika bulan ini ada kelebihan produksi daya, maka bisa “dijual” ke PLN dalam bentuk listrik, bukan dalam bentuk rupiah.

Artinya, kelebihan daya bulan ini akan dikompensasikan pada tagihan bulan depan dan seterusnya. Pengalaman pada klien JSKY yang sudah ada, skema ini bisa menghemat biaya listrik 30 sampai 50 persen per bulan. Sementara, biaya pemasangannya untuk 1.000 Watt adalah antara Rp 20-25 juta. Tinggal dikalikan dengan daya yang dibutuhkan. Umur panel surya bisa sampai 25 tahun, dan belum ada penjelasan mengenai proses daur ulangnya kemudian.

Sementara dalam skema off-grid, daya tidak bisa dijual ke PLN, pertama, karena tidak disambung ke jaringan PLN. Model ini harus membeli dan pasang baterai. Kelebihan daya yang terproduksi disimpan di baterai. Sepanjang siang dan malam bisa menggunakan listrik dari panel surya. Akan tetapi, dengan begini jumlah panelnya harus disesuaikan dengan kebutuhan daya, misalnya untuk 2.200 – 5.500 watt, dan harus membeli baterainya. Total biayanya bisa paling tidak tiga kali lipat biaya on-grid.

Kalau untuk hybrid, sifatnya seperti penggunaan genset. Jika listrik PLN padam, maka daya bisa dialirkan dari baterai dari panel surya. Di malam hari bisa disesuaikan akan menggunakan daya dari baterai sampai jam berapa. Sama dengan sistem off-grid, pola hybrid tidak “menjual” kelebihan daya ke PLN, karena semua kelebihan listrik harus disimpan ke baterai. Biayanya pun mirip dengan off-grid.

Butuh modal yang tidak sedikit untuk menjadi carbon netral, baik itu lewat menanam pohon dari aplikasi gojek yang bisa sampai Rp56 juta per tahun, atau memasang panel surya di atap rumah dengan biaya minimal Rp20 juta.

Ada juga perspektif lain yang bisa dipertimbangkan, misalnya sebelum menghabiskan Rp20 juta untuk membeli panel surya, bisa juga dana tersebut dipakai dulu untuk membeli saham JSKY di Bursa Efek Indonesia. Dana tersebut bisa dikatakan berpotensi membantu perusahaan seperti JSKY yang bergerak di bidang sustainability untuk berumur lebih panjang, melakukan riset dan pengembangan pembangkit listri tenaga surya yang lebih terjangkau, dan dapat memasarkan produknya ke lebih banyak pembeli.

Jika perusahaan-perusahaan seperti ini bisa meningkatkan penjualan dan labanya, maka nilai saham juga akan tergerak naik setelah beberapa waktu, dan tentunya menambah cuan bagi investor. Semakin terjangkau harga produk seperti pembangkit listrik tenaga surya, maka berpotensi mengurangi ketergantungan pada PLTU berbahan bakar batu bara.

Pendekatan seperti ini bisa dilakukan warga biasa sebagai investor aktivis yang peduli masa depan yang bebas karbon, dan menggunakan dompetnya untuk menentukan bisnis atau investasi infrastruktur mana yang layak dibangun. Lebih jauh, masyarakat sebagai investor juga bisa mempertimbangkan untuk menyimpan modalnya di Surat Berharga Negara yang termasuk kelas green bonds atau green sukuk, untuk menyatakan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang bebas karbon. Melalui pasar saham atau obligasi, maka investasi sadar lingkungan bisa dilakukan dengan jumlah yang lebih kecil, misalnya dari Rp1-2 juta terlebih dahulu, yang kini bisa dilakukan lewat aplikasi pialang saham secara on-line juga.

Sekitar tiga belas tahun yang lalu, ada teman baik yang bertanya setelah menyaksikan dokumenter An Inconvenient Truth dari Al Gore, bagaimana warga negara biasa di Indonesia bisa berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon. Dulu pilihannya cenderung abstrak dan tidak membumi. Hari ini pilihannya sebenarnya sudah lebih banyak dari tiga contoh di atas. Tinggal dipilih dan diputuskan sesuai kemampuan masing-masing, hampir semudah meng-klik tombol belanja online.

–##–

*Zakki Hakim adalah Climate Leader Indonesia yang berdomisili di Tangerang Selatan.