Oleh: Jalal *

Tanggal 11 dan 12 November 2019 ini Indonesia menyaksikan berlangsungnya The 3rd Indonesia Circular Economy Forum.  Dalam perhelatan tersebut, seluruh inisiatif dan teknologi yang sudah eksis di Indonesia, maupun yang ada di luar negeri, dipamerkan dan didiskusikan agar bisa didorong perkembangannya lebih cepat di negeri ini.  Namun, sama halnya dengan yang banyak terjadi di luar negeri, sesungguhnya sektor keuangan—terutama bank dan investor—belum cukup tertarik untuk masuk ke dalam paradigma ekonomi yang lebih kompatibel dengan tujuan keberlanjutan ini.  Tulisan ini hendak menunjukkan bahwa peluang bisnis bagi sektor keuangan yang timbul dari ekonomi sirkular sesungguhnya sangat besar.

Ellen MacArthur Foundation, organisasi pelopor ekonomi sirkular paling terkemuka, menyatakan bahwa “A circular economy seeks to rebuild capital, whether this is financial, manufactured, human, social or natural. This ensures enhanced flows of goods and services. The system diagram illustrates the continuous flow of technical and biological materials through the ‘value circle’.”  Modal finansial disebut yang pertama di dalam definisi tersebut. Anehnya, belum banyak yang dilakukan oleh industri keuangan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi sirkular dan memanfaatkannya untuk menciptakan peluang bisnis.

Secara umum, keberlanjutan memang relatif baru masuk ke dalam wacana dan praktik industri keuangan.  Buku-buku tentang keuangan berkelanjutan memang sudah cukup lama diterbitkan para pakar.  Namun, pengakuannya di tingkat global belumlah lama.  Hanya setelah PBB mengeluarkan dokumen The Future We Want di tahun 2012, lembaga di bawahnya, UNEP, mengeluarkan dokumen The Financial System We Need tiga tahun berikutnya.  Pada dokumen yang disebutkan terakhir inilah terdapat pengakuan bahwa sistem keuangan yang selama ini ada memang bekerja melawan keberlanjutan, dan ada kebutuhan untuk mentransformasikannya secara cepat.

Risiko Ekonomi Linear bagi Perusahaan dan Pemodalnya

Kalau keuangan keberlanjutan saja baru mendapatkan tempatnya di level global, tidaklah mengherankan kalau bank dan perusahaan investasi juga belum masuk cukup jauh ke dalam ekonomi sirkular.  Padahal, menuru banyak pakar, sifat linear dari ekonomi (yaitu take – make – waste) pada dasarnya banyak menimbulkan risiko untuk industri keuangan.  Sifat yang demikian itu sepertinya belum menimbulkan risiko yang mewujud hanya lantaran belum dihitung dan dikomunikasikan dengan benar.

Linear Risks, demikian istilah yang dibuat oleh Circle Economy, et al. (2018), adalah “The exposure to the effects of linear business practices – utilise scarce and non-renewable resources; prioritise sales of new products; fail to collaborate; and fail to innovate or adapt – which will negatively impact an organisation’s ability to continue as a going concern.”  Risiko-risiko yang sudah dipetakan ke dalam Matriks Risiko Linear (lihat Gambar 1) itu terdiri dari risiko legal, bisnis, operasi, dan pasar bagi para pelaku bisnis linear.  Yang sangat penting untuk diingat adalah bahwa seluruh risiko tersebut pada akhirnya menjadi risiko bagi bank dan investor yang membiayainya.

Kalau misalnya internalisasi eksternalitas—yaitu perusahaan memasukkan seluruh biaya ekonomi, sosial dan lingkungan dari produksinya ke dalam harga—telah benar-benar menjadi norma sepanjang rantai nilai, seperti yang terjadi ketika pemerintahan suatu negara mewajibkan extended producer responsibility, maka bank dan investor yang menaruh uangnya pada projek-projek yang linear akan menghadapi ancaman kerugian ekonomi.  Bahkan, perubahan kebijakan soal bagaimana sampah dikelola di suatu negara saja, misalnya dalam bans on trade of waste, bisa membuat risiko yang besar di negara-negara lain yang selama ini ‘mengekspor’ sampahnya ke negara lain.

Gambar 1. Matriks Risiko Linear (Circle Economy, et al., 2018)

Peluang Bisnis dari Ekonomi Sirkular

Di sisi yang lain, transisi menuju ekonomi sirkular yang kini sedang terjadi secara cepat di negara-negara Eropa, Jepang dan Tiongkok jelas membawa peluang bisnis yang besar bagi industri keuangan.  Gambar dari Ellen MacArthur Foundation, baik yang terkait dengan Renewable Flow Management maupun Stock Management memberi banyak sekali peluang pembiayaan.  Pada sisi Stock Management, misalnya, aktivitas yang masuk ke dalam kategori collecting, sharing, maintaining, redistributing, remanufacturing, dan recycling perlu dilakukan dengan berbagai teknologi dan model bisnis baru (lihat Gambar 2).  Teknologi dan model bisnis lama yang linear tidak bisa lagi dipertahankan apabila suatu negara secara sungguh-sungguh ingin mencapai keberlanjutannya.

Lantaran dunia sekarang baru mencapai 9,1% sirkularitas, sebagaimana yang dapat dibaca pada The Circularity Gap Report: Closing the Circularity Gap in a 9% World (Circle Economy, 2019), maka peluang bisnis baru untuk mentransformasikan 90,9% ekonomi di seluruh dunia masih terbuka luas.  Di Indonesia, jelas bahwa proporsi sirkularitas masih jauh di bawah 9%, sehingga peluang bisnis terbuka luas.

Laporan terbaru yang dikeluarkan oleh The Recycling Partnership, The Bridge to Circularity: Putting the New Plastics Economy into Practice in the U.S., mengungkapkan bahwa penanganan plastik yang mereka lakukan di Amerika Serikat telah menarik $55 juta, dan ini membuka peluang pembiayaan sebesar $500 juta dalam waktu dekat (Kersten-Johnson, et al., 2019).  Sekali lagi, bagi Indonesia yang terkenal sebagai negeri penghasil sampah plastik di lautan nomor 2 di dunia (Jambeck, et al., 2015), peluang bisnis dari penangan dan penghilangan sampah plastik tentu luar biasa besar.

Gambar 2. Prinsip dan Alur Ekonomi Sirkular (Ellen MacArthur Foundation, 2012)

Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sirkularitas dari ekonomi, dan ini jelas merupakan peluang bisnis yang sangat menarik.  Sehingga, berbagai bank yang progresif mulai tertarik untuk melihat potensi ekonominya dengan lebih serius. HSBC, misalnya, baru saja mengeluarkan laporan berjudul Waste Less, Grow More: Why Circular Economy Matters (Pomeroy dan Acton, 2019), yang menjadi semacam background paper bagi bank untuk memahami fenomena ekonomi sirkular.  Bank-bank yang sudah bergerak lebih jauh lagi adalah ABN Amro, ING dan RaboBank yang bersama-sama mengeluarkan Circular Economy Finance Guidelines di tahun 2018.

Empat Model Bisnis Sirkular dan Pembiayaannya

European Investment Bank (EIB) telah mengidentifikasi bagaimana meraih peluang bisnis dari ekonomi sirkular, dan ini tampaknya merupakan upaya paling komprehensif hingga sekarang.  EIB memanfaatkan The Value Hill Business Model Tool yang dikembangkan oleh Achterberg, et al. (2016, lihat Gambar 3) untuk membedakan empat model bisnis ekonomi sirkular, yaitu Model Desain Sirkular (Circular Design Models), Model Pemanfaatan Optimal (Optimal Use Models), Model Pemulihan Nilai (Value Recovery Models), dan Model Dukungan Sirkular (Circular Support Models).  Menurut EIB, masing-masing model memiliki risiko dan peluang pembiayaan yang berbeda (EIB, 2018).

Gambar 3. Empat Model Bisnis Sirkular (Achterber, et al., 2016)

Model Desain Sirkular berfokus pada pengembangan produk dan proses yang ada atau baru yang berupaya mengoptimalkan sirkularitas. Risiko yang terkait dengan pembiayaan inovasi semacam itu tidak berbeda jauh dari pembiayaan proyek inovasi atau penelitian, pengembangan, dan Inovasi lainnya.

Model Pemanfaatan Optimal bertujuan untuk meningkatkan nilai dan penggunaan suatu produk selama masa pakainya. Model bisnis ini biasanya mempertahankan kepemilikan pada produsen. Mereka menjual jasa, bukan produk.  Model ini memiliki implikasi keuangan yang berasal dari sifat arus kas yang berubah, dengan meningkatnya modal kerja untuk klien untuk pembiayaan di muka, perpanjangan neraca, dan evaluasi ulang nilai residu. Risiko seperti itu mungkin sulit dinilai, dan dapat menyebabkan kesulitan dalam pembiayaannya.

Model Pemulihan Nilai berfokus untuk memaksimalkan pemulihan dan daur ulang produk dan bahan setelah digunakan menjadi produk baru atau sumberdaya yang berguna untuk mengurangi pemborosan dan menghemat sumberdaya.  Tentu saja, dalam daur ulang produk ada yang bersifat downcycling (produk berikutnya memiliki nilai lingkungan, sosial dan ekonomi yang lebih rendah) maupun upcycling (yang nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi produk berikutnya lebih tinggi).  Dengan demikian peluang pembiayaan tampaknya jauh lebih baik apabila bank atau investor membiayai projek-projek yang bersifat upcycling dibandingkan yang sebaliknya.

Model Dukungan Sirkular berfokus pada manajemen dan koordinasi jaringan nilai dan sumberdaya yang bersifat sirkular, dan mengoptimalkan insentif dan kegiatan pendukung lainnya dalam jejaring tersebut. Model ini juga mencakup pengembangan dan penyebaran teknologi yang memungkinkan untuk mendukung, memungkinkan dan memfasilitasi model bisnis lainnya.  Risiko dan peluang pembiayaannya, dengan begitu, akan sangat tergantung dari model bisnis ekonomi sirkular yang didukung dan difasilitasinya.

Bagaimana dengan Indonesia?

Seperti yang telah dinyatakan di atas, sesungguhnya ekonomi sirkular adalah paradigma yang benar-benar kompatibel dengan tujuan keberlanjutan.  Ekonomi linear atau business as usual, apabila terus dipertahankan akan membawa kerugian yang besar bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.  Mungkin dalam jangka pendek akan tampak seperti menguntungkan, namun akhirnya akan sangat merugikan.  Hal ini sebetulnya secara nasional sudah diketahui.  Bappenas di tahun ini telah mengeluarkan dokumen Low Carbon Development Initiative (LCDI) yang memberikan peringatan bahwa business as usual ini hanya akan membawa Indonesia pada tingkat pertumbuhan sebagaimana sekarang hingga pertengahan 2030an, untuk kemudian turun sangat drastis.

Sebaliknya, semakin ambisius pemotongan karbon dilakukan—yang sesuai dengan apa yang diperjuangkan dalam ekonomi sirkular—maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi yang akan dihasilkan.  Namun, hal tersebut masih merupakan hasil studi, dan belum benar-benar menjadi kebijakan pembangunan.  Untuk benar-benar bisa mewujud sebagai peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi LCDI harus terlebih dahulu dipastikan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2025, dan ditegakkan dengan sungguh-sungguh.

Sektor keuangan sebetulnya sudah kompatibel dengan hal ini.  POJK 51/2017 telah mengamanatkan agar lembaga jasa keuangan di Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan mulai awal tahun 2019, dimulai dari bank asing, bank Buku 4 dan bank Buku 3.  Pada saat yang sama, pemerintah juga mulai mengadopsi green public procurement untuk meningkatkan persediaan produk-produk yang berkelanjutan.  Namun, sangat penting untuk diingat bahwa sekecil apapun uang yang dipergunakan untuk membiayai produksi dan membeli produk yang tidak berkelanjutan, hal itu akan membawa risiko linear sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.  Maka, perjuangan untuk meninggalkan ekonomi linear berarti juga menarik uang keluar (divest) dari produksi dan produk yang tidak berkelanjutan, lalu dipergunakan untuk membiayai dan membeli (invest) proses produksi dan produk yang berkelanjutan, seperti yang dihasilkan oleh ekonomi sirkular.

Konsekuensinya bagi lembaga-lembaga keuangan di Indonesia adalah perlunya segera memelajari dengan saksama risiko-risiko linear itu, lalu memasukkannya ke dalam perhitungan pembiayaan agar benar-benar mencerminkan realitas; dan pada saat yang sama belajar keras soal ekonomi sirkular dan segala potensi bisnis yang dibawanya, lalu membuat kebijakan pembiayaan yang sesuai.  Semakin cepat bank dan investor Indonesia belajar dan bertindak menuju sirkularitas, maka semakin cepat pula keberlanjutan akan tercapai.  Dan, yang paling penting untuk lembaga jasa keuangan, adalah keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh dalam proses yang baik itu.  Sudah saatnya ekonomi sirkular membawa lingkaran kebaikan (virtuous cycle) kepada seluruh pemangku kepentingan negeri ini, termasuk kepada industri keuangan melalui penerapan produk keuangan berkelanjutan untuk membiayai produksi dan pembelian produk ekonomi sirkular.

–##–

* Jalal menulis esai-esai tentang keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bisnis sosial. Ia memegang sejumlah posisi dalam bidang-bidang tersebut, di antaranya sebagai reader dalam bidang tata kelola perusahaan dan ekologi politik di Thamrin School of Climate Change and Sustainability; pimpinan dewan penasihat Social Investment Indonesia; penasihat keuangan berkelanjutan di Transformasi untuk Keadilan Indonesia; anggota dewan pengurus Komnas Pengendalian Tembakau; dan pendiri sekaligus komisaris di perusahaan sosial WISESA. Ia juga salah seorang deklarator Poros Hijau Indonesia dan Co-founder – ESG Indonesia.

.