Oleh: Mubariq Ahmad *

Pelaku ekonomi besar dan kecil itu cerdas sejak lahir, Makin besar usahanya, makin cerdas dia. Tidak ada pelaku ekonomi yang rasional yang tidak cerdas. Paham betul mereka bahwa membakar itu lebih murah biayanya daripada cara tanpa bakar kalau buka lahan untuk bikin kebun baru atau ekspansi kebun.

Makin besar usahanya makin banyak yang dihemat. Mereka juga paham, hukum bisa dikelabui dan di-“negosiasi”-kan. Mereka juga paham dari mengamati dari begitu banyak keputusan pengadilan tentang denda kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang angkanya mengagumkan, belum satupun yang dieksekusi.

Jadi tinggal hitung kan “lebih”-nya berapa. Kalau masih positif, lanjut, bakar terus. Kalau pemerintah berani mengenakan denda keputusan pengadilan yang nilainya triliunan rupiah itu, pasti tahun depan tidak ada lagi lahan korporasi yang terbakar karena membakar tidak lagi “masuk” (hitungan mereka). Membakar jadi pilihan yang mahal.

Bagaimana dengan kemudaratan yang dirasakan orang lain akibat karhutla? “Ah itu kan urusan akhirat atau ah itu kan cuma eksternalitas,” kata pejabat yang pro pertumbuhan ekonomi.

Eksternalitas negatif itu istilah ekonomi untuk kemudaratan yg ditimpakan pada orang lain, yaitu dampak negatif langsung yang tidak diniatkan yang timbul di luar bisnis langsung pelaku.

Ada juga regulasi pemerintah yang dibuat untuk mendukung kemudaratan itu. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.14/2009 misalnya. Regulasi ini tidak saja mengizinkan, tetapi menjamin perlindungan hukum (hebat kan?) bagi perusahaan sawit untuk menggali parit besar di batas lahan gambut untuk kebunnya. Kemudaratan muncul karena lahan tetangga ikut jadi kering dan rawan terbakar.

Apakah pebisnis orang jahat? Dalam ekonomi, tidak ada orang jahat atau orang baik. Orang atau perusahaan memaksimumkan kepuasan atau memaksimum keuntungan dalam batas kendala yang dihadapinya.

Segala macam aturan itu kendala. Aturan itu baru ada gunanya (efektif) jika ada hukuman atas pelanggaran dan hukuman itu ditegakkan (enforced) agar kredibel dan tidak jadi alat gertak sambal.

Dalam ekonomi, prilaku ditentukan oleh resultante keuntungan/kerugian finansial, aturan teknis, organisasi pelaksana, hukum dan enforcement.

Kalau arah dorongan prilaku ekonomi yang ditimbulkan oleh empat faktor ini tidak sama dalam sebuah kebijakan publik, maka dipastikan tujuan kebijakan publik terkait prilaku itu tidak tercapai. Atau, tujuan sebenarnya memang bukan seperti yang ditulis dalam segala bentuk dan tingkat regulasi itu, dan yang kita dengar dari pidato pejabat.

Kembali ke isu pokok, di sisi lain, karhutla itu “perlu” untuk mendukung kinerja pemegang anggaran pemadaman yang rapornya ditentukan persentase anggaran terpakai karena pekerjaan dan anggarannya terfokus pada pemadaman, bukan pencegahan. Kalau anggaran tidak terpakai, nanti dibilang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dan anggarannya akan dikurangi.

Kebakaran besar juga “diperlukan” agar dana on call karhutla di BNPB bisa digunakan. Ini salah satu hambatan kelembagaan dan bisa jadi, ada hambatan moral kenapa pencegahan belum jadi fokus kegiatan dan anggaran.

Jadi, jika karhutla terjadi dalam skala besar dan berulang-ulang selama berpuluh tahun, silahkan dicermati 4 aspek struktur insentif tersebut, yaitu:

1. Untung/biaya finansial dalam membakar yang dinikmati pelaku.
2. Aturan teknis berbasis keilmuan pengelolaan hutan/lahan/kebun.
3. Lembaga yang menjalankan aturan.
4. Hukum dan penegakannya.

Pemahaman konteks dan tujuan kebijakan publik terkait sangat penting dalam hal ini. Pertanyaannya, apakah resultan keempat komponen itu mengarahkan kita pada prilaku dan situasi:

A. “Mari kita pastikan ada karhutla” atau
B. “Mari pastikan tidak ada karhuta”

Inilah sedikit dongeng ekonomi, kenapa kita selalu punya karhutla. Lalu, adakah jalan keluarnya ? Jawabannya, ada! Singkatnya, keseluruhan sistem Integrated Fire Management (IFM) kita perlu dirombak dan direorientasikan dari terfokus ke pemadaman, menjadi terfokus ke pencegahan. Caranya adalah dengan memastikan keempat komponen penentu prilaku di atas konsisten satu sama lain dalam mendukung misi yang tidak ambigu, yaitu mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Banyak rincian yang harus dirumuskan bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Restorasi Gambut, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan lembaga terkait lainnya.

–##–

* Mubariq Ahmad PhD adalah Ekonom Sumber Daya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan; Direktur Eksekutif Yayasan Strategi Konservasi Indonesia (CSF Indonesia); dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi & Bisnis dan Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.