WWF - LogoJakarta – Hasil putusan Majelis Hakim kasus perburuan gading gajah di Pengadilan Negeri Bengkalis pada 9 Juli lalu yang menjatuhkan rata-rata satu tahun penjara dan disertai denda sebesar Rp. 3.000.000 bagi para pelaku pemburu gading gajah, menunjukkan sekali lagi lemahnya jerat hukum bagi kejahatan terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia.

Tujuh terdakwa yang dijatuhi hukuman tersebut ditangkap Kepolisian Daerah Riau
pada 10 Februari lalu bersama barang bukti berupa satu pasang gading dengan
panjang 180 cm di wilayah kota Pekanbaru.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 40 ayat (2),
dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000. Dua
Terdakwa juga didakwa berlapis dengan Undang- Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951
tentang kepemilikan senjata api.

Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF-Indonesia, Nyoman Iswarayoga menyatakan,
”Hukuman yang dikenakan kepada pemburu gading gajah ini menambah daftar kasus
dengan vonis ringan kepada para pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi.”
Nyoman menambahkan,”Kami berharap agar Revisi UU No. 5 tahun 1990 benar menjadi
prioritas dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2016,
sehingga masa hukuman dan denda untuk kejahatan seperti ini bisa diperhitungkan
kembali untuk membuat efek jera.”

WWF bersama Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) mendorong
agar Revisi UU No 5/1990 adalah salah satu yang menjadi pembahasan dalam
Prolegnas tahun 2016. Salah satunya karena ancaman hukuman dalam UU ini menjadi
titik lemah tak berkurangnya kasus perdagangan satwa yang dilindungi maupun
kematian satwa karena perburuan.

Wishnu Sukmantoro, Program Manager WWF Sumatera Tengah menyatakan,”Kami
menyakini dengan upaya penegakan hukum baik melalui pengawasan yang lebih
intensif maupun hukuman yang setimpal bagi pembunuh gajah, maka angka kematian
gajah di Riau dapat ditekan. Ini butuh kerja sama para pihak, pemerintah,
Kepolisian, perusahaan pemilik ijin konsesi dan masyarakat, mengingat ini
biasanya merupakan bagian dari kejahatan lingkungan yang terorganisir.” Selain
itu, WWF berharap kejahatan terhadap satwa dilindungi dapat selalu ditangani
oleh hakim yang telah mendapat sertifikasi hakim lingkungan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Fathi Hanif, Advocacy Manager, WWF-Indonesia
Email: fhanif@wwf.or.id, Hp: +62 813 1569 4609

Nenden N. Fathiastuti, Public Relations Manager WWF-Indonesia
Email: nfathiastuti@wwf.or.id, Hp: +62 811 1909-148

Catatan untuk Editor:

1. Polda Riau berhasil menangkap pemburu Gajah pada 10 Februari 2015 yang
lalu. Polda Riau menangkap delapan pemburu gajah yang tertangkap tangan dengan
barang bukti satu pasang gading gajah utuh dengan berat total sekitar 40
kilogram beserta sejumlah peralatan yang digunakan pelaku untuk berburu, antara
lain senjata api rakitan laras panjang jenis mauser, lengkap dengan enam peluru
kaliber 7,62 milimeter. Keterangan yang didapat dari pemburu, lokasi tempat
pengambilan gading ini berasal dari Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,Riau.
Selain itu, dikabarkan, pelaku dan jaringannya juga mengaku telah melakukan
pembunuhan gajah di beberapa lokasi lain termasuk di sekitar kawasan Tesso Nilo,
Riau, dan sekitar Bukit Tigapuluh, Jambi.

2. Anggota Kelompok Kerja Konservasi (Pokja Konservasi):

FKKM – Forum Komunikasi Kehutanan Masyaraka,; Yayasan Keanekaragaman Hayati
Indonesia (KEHATI); WWF Indonesia; WCS; POLIGG; KKI WARSI; Fauna & Flora
International (FFI) Indonesia Programme; ICEL; Burung Indonesia; LATIN – Lembaga
Alam Tropika Indonesia; YABI – Yayasan Badak Indonesia; YKMI – Yayasan Kehutanan
Masyarakat Indonesia; PILI.