IMG_7196Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+) dan Kementerian Pertanian RI berkolaborasi teknis mengembangkan program lintas lembaga guna wujudkan sistem pertanian berkelanjutan

Jakarta, 14 Oktober 2014 – Sebuah nota kesepakatan antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Badan Pengelola REDD+ ditandatangani hari ini untuk menandakan kolaborasi teknis antara kedua pihak dalam mewujudkan program strategis yang dapat membantu tercapainya cita-cita pertanian yang berkelanjutan di Indonesia.

Penandatanganan kesepakatan hari ini dilakukan oleh Dr. Ir. Haryono, MSc, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan William Palitondok Sabandar, Deputi Bidang Operasional BP REDD+ di hadapan Dr. Rusman Heriawan, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia.

Penandatangan kesepakatan hari ini sekaligus mengawali diselenggarakannya International Symposium on Applied System Analysis for Sustainable Agriculture yang bertema “Rehearsing Strategic Program Related to Cross Cutting Issues for Sustainable Agriculture”.

Simposium ini diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian (BPPP), Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerja sama dengan Lee Kuan Yeuw School of Public Policy – Asia Competitiveness Institute, National University of Singapore (LKYSPP – ACI NUS) yang didukung oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4); International Institute for Applied System Analysis (IIASA); dan Indonesian National Committee for Applied Systems Analysis (INCASA).

Nota kesepakatan ini dilatarbelakangi fakta bahwa pembangunan dalam bidang pertanian sedang mengalami pertumbuhan pesat guna mengatasi permintaan tinggi terhadap produk-produk pertanian. Selain itu, dinamika kondisi internasional sangat berpengaruh pada terciptanya persaingan global untuk menghasilkan produk pertanian untuk memenuhi konsumsi pangan masyarakat dunia. Ancaman terhadap sistem pertanian berkelanjutan semakin terdesak dengan adanya transformasi ekonomi yang terjadi pada populasi penduduk dunia yang jumlahnya mencapai hampir 72 juta miliar orang.

Menurut Dr. Rusman Heriawan, sistem pertanian berkelanjutan mengintegrasikan tiga tujuan pokok, yaitu: kesehatan lingkungan, keuntungan secara ekonomis, dan kesetaraan antara aspek sosial dan ekonomi. Tantangan terbesar untuk mewujudkan hal tersebut adalah penyediaan sumber pangan yang cukup bagi penduduk dunia yang terus tumbuh, sementara diiringi berbagai permasalahan global seperti perubahan iklim, perubahan keadaan lingkungan, dan menurunnya ketersediaan sumber daya alam.

Rusman juga menekankan bahwa sebuah sistem dengan perspektif baru diperlukan untuk memahami pertanian berkelanjutan yang mendukung produksi; produktivitas makanan, serat, dan bahan bakar. Untuk itu, sebuah program komprehensif antar pemangku kepentingan terkait harus dapat diimplementasikan lintas lembaga terkait untuk mencapai sistem pertanian berkelanjutan; termasuk meningkatkan sistem inovasi antara lembaga riset dan pengembangan dengan pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, dan komunitas.

Di lain pihak, BP REDD+ memiliki pandangan khusus untuk menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan pangan melalui tersedianya komoditas pertanian sambil melestarikan lingkungan yang tetap sehat. “Lahan di Indonesia sudah sangat langka. Terdapat dua kepentingan yang saling bersaing satu sama lain, yaitu antara memproduksi berbagai komoditas dan melakukan upaya konservasi terhadap hutan. REDD+ bertugas memfasilitasi dan menjaga keseimbangan antara kedua hal tersebut, yaitu menjaga agar lingkungan tetap sehat sekaligus mempromosikan kesejahteraan masyarakat,” tutur William Palitondok Sabandar.

Lebih lanjut, William mengusulkan beberapa strategi untuk menyeimbangkan REDD+ dengan pembangunan pertanian, yaitu: 1) memastikan dilaksanakannya tata kelola lahan yang baik; 2) memastikan berjalannya proses sesuai prosedur dalam pengalokasian lahan untuk pertanian dan perkebunan; 3) tata kerja yang baik di tingkat kabupaten dan provinsi untuk memastikan para produsen komoditas mematuhi standarisasi sosial dan lingkungan; 4) pemberdayaan para petani kecil; 5) memperkenalkan tata kelola pendanaan yang inovatif di dalam pertanian yang berkelanjutan; dan 6) mempromosikan respon positif pasar untuk produk-produk hasil pertanian berkelanjutan.

William menambahkan bahwa untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hutan serta produksi komoditas bukanlah suatu hal yang mudah apabila sebuah negara masih memiliki masalah dalam penegakan keadilan. Untuk itu, upaya menyeimbangkan akses untuk mendayagunakan lahan antara perusahaan dan para petani di Indonesia menjadi faktor vital yang perlu terus dilakukan.

Berikut adalah ruang lingkup nota kesepakatan antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan BP REDD+: 1) pengembangan dan penyempurnaan informasi geospasial tematik bidang pertanian; 2) pengembangan dan penyempurnaan informasi geospasial lahan terlantar dan terdegradasi pada hutan dan lahan gambut bidang pertanian; 3) penguatan kelembagaan, dan pengembangan kapasitas dalam proses perizinan pertanian melalui pendataan dan verifikasi izin serta pemanfaatan system Satu Informasi Perizinan (SIP); 4) pengembangan Mekanisme pertukaran data tentang titik api seagai instrument pengawasan terhadap kebakaran lahan dan peningkatan kewaspadaan di areal pertanian; 5) pengembangan program untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan; 6) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan; 7) pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan pertanian untuk mendukung Pengelolaal Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM); 8) pengembangan dan peningkatan promosi produk pertanian berkelanjutan baik di dalam maupun di luar negeri, serta 9) pengembangan kerja sama lainnya.

Tim Komunikasi BP REDD+