Doha, Qatar, 5 Desember 2012 – Konferensi PBB tahunan ke-18 perubahan iklim (Conference of the Parties/COP) UNFCCC di Doha, Qatar memasuki perundingan tingkat ministrial dengan dibukanya sesi High Level Segment (HLS) pada Rabu (4/12). Pembukaan HLS dihadiri oleh Emir Qatar Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Presiden COP18/CMP8 Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah, dan Sekretaris Eksekutif,UNFCCC Christiana Figueres.

Ketua Delegasi RI Rachmat Witoelar yang turut hadir dalam pembukaan HLS mengatakan meski konferensi memasuki sesi HLS dengan level ministrial, masih ada beberapa hal substansial yang belum disepakati sebagai hasil negosiasi pada jalur AWG-KP, AWG-LCA dan ADP. Padahal HSL merupakan negosiasi yang bersifat politis, bukan lagi membahas substansi permasalahan.

Oleh karena itu, Indonesia mengharapkan agar Perundingan COP 18 dapat menuntaskan pembahasan negosiasi substansial dengan merujuk kepada elemen Bali Action Plan yang terdiri dari agenda peningkatan aksi penanggulangan perubahan iklim seperti mitigasi di negara maju dan berkembang, adaptasi di negara berkembang dan negara rentan dampak perubahan iklim, serta penyediaan pendanaan dan investasi, teknologi dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang.

Agenda Bali Action Plan yang dihasilkan oleh COP 13 tahun 2007 di Indonesia tersebut selama ini dibahas dalam AWG-LCA yang dimandatkan untuk berakhir di COP18 Doha.

“Indonesia mengharapkan adanya adopsi keputusan komitmen penurunan emisi periode kedua dari Protokol Kyoto dan berakhirnya AWG-LCA agar diikuti dengan keberlanjutan implementasi kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai selama ini melalui subsidiaries bodies atau proses lainnya yang telah disepakati,” kata Rachmat Witoelar yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim.

Selain itu, Indonesia juga mengharapkan ADP dapat melanjutkan proses negosiasi untuk tercapainya kesepakatan yang komprehensif, ambisius, dan berkekuatan hukum selambatnya pada tahun 2015.

Informasi Media:

Hasil perundingan pada jalur negosiasi SBSTA, SBI, AWG-LCA, AWG-KP dan ADP yang berlangsung Senin (26/11) sampai Selasa (4/12) yaitu :

1. Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) dan Subsidiary Body for Implementation (SBI). Berakhirnya pertemuan SBI/SBSTA ke-37 masih menyisakan beberapa isu yang belum terselesaikan antara lain: i) belum diperolehnya kesepakatan tentang metode MRV untuk REDD+; ii) pada isu pertanian belum ada keputusan menyangkut prinsip CBDR (Common but Differentiated Responsibility) dan keterkaitan mitigasi dan adaptasi dalam isu pertanian; iii) International Consultation Analysis (ICA) dalam proses NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions); iv) Consultation Group of Expert (CGE) dalam NAMAC (Nationally Appropriate Mitigation Actions or Commitments; v) proses harmonisasi ICA dan CGE; vi) capacity building di bawah Konvensi; vii) rencana adaptasi nasional; viii) loss and damage; dan isu tentang Intelectual Property Rights (IPR)/ Hak atas Kekayaan Intelektual dalam alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang.

2. Ad Hoc Working Group on Further Commitment of Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP). pembahasan mengenai amandemen Protokol Kyoto terkait dengan Komitmen Periode kedua Kyoto Protokol, penentuan QELRC (Quantified Emission Limitation and Reduction Commitment) , pengalihan surplus assigned amount units (AAUs), dan eligibility of access to mechanism. Menyangkut bentuk hukum dan prosedur amandemen Protokol Kyoto, Negara-negara Pihak mendiskusikan beberapa opsi yang bersumber dari proposal-proposal sejumlah negara. Salah satu isu legal yang menjadi perdebatan hangat adalah mengenai perlunya penerapan sementara (provisional application) amandemen Protokol Kyoto menjelang selesainya proses ratifikasi oleh Negara-negara Pihak.

3. Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Actions under the Convention (AWG-LCA). Pada jalur negosiasi AWG-LCA, yang membahas pencapaian Bali Action Plan dari hasil COP ke-13 di Pulau Bali, Indonesia perbedaan pandangan antara negara maju dan negara berkembang masih sangat besar. Negara maju berpendapat bahwa setelah Bali, sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam upaya penyediaan dukungan berupa pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas kepada negara berkembang dan oleh karena itu dalam mengakhiri AWG-LCA di Doha, tidak perlu lagi ada keputusan mengenai isu-isu tersebut. Negara berkembang menilai aksi adaptasi untuk membantu negara berkembang menghadapi dampak buruk perubahan masih sangat rendah karena dukungan dari negara maju, termasuk dalam pendanaan, tidak signifikan.

4. Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Actions (ADP).

Pertemuan minggu pertama ADP telah menyepakati untuk dilakukannya additional meeting pada tahun 2013 dengan beberapa opsi waktu (April, Mei atau September). Co-Chairs ADP juga telah mengeluarkan draft Informal Note, yang memuat elemen-elemen rencana kerja ADP ke depannya, berdasarkan hasil roundtable discussion dan informal consultation sepanjang minggu pertama.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Amanda Katili Niode, Koordinator Divisi Komunikasi, Informasi, Edukasi, Dewan Nasional Perubahan Iklim. Email: amanda.katili@dnpi.go.id. Tel: (021) 3511400. HP: 082112934285