Negara berkembang dengan potensi sumber daya alam yang melimpah memiliki potensi besar beralih ke ekonomi hijau.

Hal ini terungkap dari laporan terbaru berjudul “Building an Inclusive Green Economy for All,” yang disusun oleh Poverty-Environment Partnership (PEP) yang diluncurkan kemarin (14/6).

Menurut laporan ini, peralihan ke ekonomi hijau sekaligus menjadi peluang untuk mengentaskan 1,3 miliar penduduk dari jurang kemiskinan. Mereka adalah penduduk yang hanya berpenghasilan US$1.25 per hari.

Laporan ini juga menyebutkan, banyak negara berkembang yang telah berupaya beralih ke ekonomi hijau dengan menjalankan pola pembangunan yang rendah karbon dan efisien dalam menggunakan sumber daya alam.

Dengan beralih ke ekonomi hijau, negara-negara ini berpotensi meraih tiga manfaat sekaligus. Yaitu menikmati pertumbuhan ekonomi, melestarikan lingkungan sekaligus mewujudkan keadilan sosial. Yang diperlukan adalah investasi yang tepat sasaran dan reformasi tata kelola pemerintahan guna mengatasi hambatan peralihan ke ekonomi hijau.

Laporan ini juga menyebutkan contoh sukses peralihan ke ekonomi hijau. Misalnya, Ethiopia saat ini tengah membangun enam proyek energi angin dan panas bumi yang akan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik negara tersebut hingga lebih dari 1.000 MW.

Proyek pembangkit listrik tenaga angin di Mongolia yang berkapasitas 50 MW saat ini tengah dibangun dan diperkirakan mampu memasok 5% kebutuhan listrik negara tersebut sekaligus menjadi sarana mengurangi polusi udara yang selama ini dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara. Mongolia, dengan jaringan listrik yang dimiliki, berpotensi memasok kebutuhan energi bersih bagi wilayah sekitarnya.

Di Uganda, upaya peralihan ke pertanian organik berhasil membantu petani meningkatkan pendapatan hingga lebih dari 300% dengan mengekspor nanas, jahe, vanili yang bersertifikat organik. Saat ini, pangsa pasar pertanian organik dunia telah meningkat tiga kali lipat dibanding tahun 2000.

Laporan ini juga menyebutkan keberhasilan pemerintah Norwegia berinvestasi di program REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di Indonesia. Investasi senilai US$1 milliar ini menghasilkan moratorium (penundaan pemberian ijin) penebangan hutan di wilayah Kalimantan yang berpotensi melindungi 45% hutan di provinsi tersebut. Program REDD+ ini sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi penduduk lokal.

Banyak negara yang juga memiliki potensi ekowisata, potensi wisata bersumber dari kondisi alam yang terjaga dan lestari. Tahun ini, sektor ekowisata diperkirakan menghasilkan pendapatan sebesar US$240 miliar di seluruh dunia. Pertumbuhan terbesar datang dari negara-negara berkembang mulai dari Botswana, Belise, Brasil, Kosta Rika, Gabon, Kenya hingga Nepal.

Negara berkembang juga berpotensi membangun infrastruktur perkotaan yang lebih baik dengan beralih ke sistem transportasi publik yang ramah lingkungan dan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) seperti pembangkit listrik tenaga angin, panas bumi dan surya.

Di Lagos, Nigeria, kerja sama antara pemerintah dan swasta guna memerbaiki infrastruktur perkotaan, mengurangi polusi dan kemacetan serta memerbaiki wilayah kumuh, berhasil menciptakan 4.000 lapangan kerja baru yang ramah alam bagi kaum muda.

Dengan berinvestasi di ekonomi hijau, negara juga akan bisa meningkatkan kualitas kesehatan penduduknya. Masalah kesehatan yang berhubungan dengan kondisi lingkungan menyebabkan seperlima penyakit dan kematian anak di negara berkembang.

Dengan beralih ke sistem transportasi dan bahan bakar yang ramah lingkungan, negara akan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan risiko penyakit pernafasan yang dipicu oleh polusi udara. Manfaat serupa juga akan dinikmati jika negara berhasil memasok energi bersih untuk keperluan rumah tangga.

Dengan menggunakan energi bersih, keluarga bisa mengurangi penggunaan kayu bakar, mencegah penebangan hutan sekaligus mengurangi angka kematian akibat polusi dalam ruang.

Semua itu bisa dilakukan dengan kerja sama antar pemerintah dan swasta baik dengan perusahaan berskala nasional, multinasional bahkan dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat juga penting untuk memercepat peralihan ke ekonomi hijau.

Redaksi Hijauku.com