Segelintir populasi di negara-negara maju bertanggung jawab atas hampir separuh emisi gas rumah kaca dunia. 

Masyarakat di negara berkembang, terutama masyarakat miskin di perkotaan, menjadi pihak yang paling dirugikan oleh gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat di negara maju — walau lokasi mereka ribuan kilometer jauhnya.

Kenaikan emisi gas rumah kaca memicu pemanasan global menyebabkan perubahan iklim ekstrem, memicu bencana alam, banjir dan kekeringan yang berkepanjangan.

Kesenjangan perubahan iklim saat ini masih sangat lebar. Sebanyak 20% populasi dunia yang hidup di negara maju bertanggung jawab atas 46% emisi gas rumah kaca global. Sementara 80% dari populasi dunia yang hidup di negara berkembang menyumbang 54% sisanya.

Sebagai perbandingan, AS dan Kanada saja menyumbang 19,4 % emisi gas rumah kaca global, sementara Asia Selatan menyumbang 13,1% dan Afrika hanya 7,8%.

Berbagai kegiatan di perkotaan menjadi penyebab tingginya konsentrasi gas rumah kaca ini. Sistem transportasi dan operasional gedung di perkotaan bertanggung jawab atas hampir separuh emisi global.

Buah-buahan dan sayuran yang dikonsumsi oleh penduduk kota di negara-negara maju seringkali harus menempuh jarak ribuan kilometer (antara 2500-4000 kilometer) sebelum sampai ke lokasi penjualan.

Di Amerika Utara, rata-rata produk makanan telah menempuh jarak 2100 kilometer sebelum berakhir di rak-rak toko. Siklus makanan bertanggung jawab atas 15–20% konsumsi energi di AS.

Masyarakat di negara maju banyak mengonsumsi produk-produk yang diproduksi dari luar kota bahkan dari luar negara.

Hal ini salah satunya karena banyak kegiatan manufaktur – yang menghasilkan emisi karbon – kini tidak lagi dilakukan di Eropa dan Amerika Utara namun sudah beralih ke lokasi (negara) lain dengan pertimbangan upah buruh yang lebih murah dan standar regulasi lingkungan yang lebih longgar.

Negara seperti China, Korea Selatan dan beberapa negara di Asia Tenggara kini menjadi lokasi produksi barang-barang Eropa dan Amerika.

Di satu sisi, negara-negara Asia tersebut menikmati pertumbuhan ekonomi namun di sisi lain mereka harus menanggung kenaikan emisi gas rumah kaca yang dulunya dihasilkan oleh negara-negara di Eropa dan Amerika Utara.

Contoh; emisi CO2 yang berhubungan dengan kegiatan ekspor di China naik dari 12% pada 1987 menjadi 33% pada 2005 (setara dengan 6% dari total emisi CO2 global).

Banyak pihak mengusulkan agar konsumen – tidak hanya produsen – turut bertanggung jawab atas emisi yang dihasilkan oleh produk-produk ekspor yang mereka beli.

Konsumen harus menanggung biaya pengurangan emisi dari proses manufaktur, pengemasan dan transportasi – tentu saja sesuai dengan proporsinya. 

Apabila konsep ini diterapkan, konsumen bisa beralih ke produk lokal sehingga sektor perdagangan dan industri lokal akan menjadi lebih bergairah.

Menghitung siapa yang lebih bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca global memang rumit. Sama rumitnya dengan mencari siapa yang lebih bertanggung jawab atas sampah kemasan dari produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Produsen dituntut untuk menciptakan kemasan yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang, namun ketika produk tersebut sudah dikonsumsi masyarakat, mereka tidak mendaur ulang sampah kemasan tersebut, alih-alih membuangnya sembarangan sehingga mencemari lingkungan.   

Emisi dari proses manufaktur, transportasi dan pengolahan makanan serta sampah yang dihasilkan oleh proses-proses tersebut menjadi satu lingkaran setan dampak buruk kenaikan emisi dan pemanasan global. 

Satu yang pasti, penduduk di negara-negara berkembang akan merasakan dampak perubahan iklim terlebih dulu sebelum mereka bisa menikmati standar hidup seperti masyarakat di negara-negara maju.

Efek ini lebih terasa bagi penduduk miskin di perkotaan. Sehingga dari sinilah muncul konsep keadilan iklim yaitu konsep dimana produsen emisi gas rumah kaca seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab membantu mengurangi emisi dan menekan kenaikan suhu bumi.

Mereka juga harus membantu masyarakat miskin di negara berkembang mengatasi dampak pemanasan global .

Konsep keadilan iklim ini hingga saat ini belum ditegakkan dengan kegagalan COP17 di Durban, Afrika Selatan untuk membentuk kesepakatan mengikat baru pengganti Protokol Kyoto. 

Catatan Redaksi:

Data-data dalam analisis ini diambil dari State of Asian Cities Report 2010/11 yang disusun oleh UN Habitat.

Redaksi Hijauku.com