Keberadaan Masyarakat Adat beserta hak tradisionalnya telah dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Mandat Konstitusi mengakui keberadaan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat melalui penghormatan, pelindungan, dan pengakuan hak.
Pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat menjadi kunci untuk memastikan implementasi Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF).
Koalisi CSO dan Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat meminta agar RUU Masyarakat Adat segera disahkan.
RUU Masyarakat Adat harus melindungi dan memenuhi hak-hak kolektif perempuan adat.
Bertepatan dengan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2019, AMAN serahkan 75 ribu lebih dukungan warganet untuk pengesahan RUU Masyarakat Adat.
Memeringati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara, AMAN menyerukan pengesahan RUU Masyarakat Adat .
