Pendaftaran Program Pertukaran Profesional YSEALI 2027-2028 Dibuka 

2026-10-27T09:46:36+07:0026 October 2026|Komunitas, Siaran Pers|

Pendaftaran Program Young Southeast Asian Leaders Initiative Professional Exchange (YSEALI PE) periode Musim Gugur 2027 dan Musim Semi 2028 telah dibuka dan akan ditutup pada 10 Desember 2026. YSEALI PE adalah program pertukaran pengembangan profesional bagi para pemimpin muda dari Asia Tenggara. 

Tak Ada Proyek yang Lebih Strategis Selain Menjaga Ruang Hidup Rakyat

2026-10-30T10:00:50+07:0023 October 2026|Komunitas, Siaran Pers|

“Dari Sumatera sampai Papua, kami melihat tangan yang sama. Satu tangan negara mengakui. Tangan yang lain dari negara merampas. Bupati mengesahkan wilayah adat, Jakarta menerbitkan izin di atas peta yang sama,” sebagaimana tercantum dalam Deklarasi PHR 2026.

Viralisasi Capaian Pemerintah Kian Tumpul

2026-11-03T08:24:08+07:0023 October 2026|Komunitas, Laporan Utama, Siaran Pers|

Rekayasa persepsi publik sudah tidak seefektif dulu seperti di pemerintahan sebelumnya atau seperti di masa kampanye Pilpres, karena orang-orang kini sudah merasakan dampak program dan kebijakan pemerintah. Ketika kesenjangan antara pencitraan dan realitas sosial sangat lebar, apalagi cuma dengan  pembangunan narasi lewat tagar-tagar, masyarakat akan melawan narasi itu.

Transisi Energi Berkeadilan di Persimpangan Jalan 

2026-10-30T09:40:04+07:0022 October 2026|Komunitas, Siaran Pers|

Transisi energi di Indonesia diposisikan sebagai agenda strategis nasional untuk menurunkan emisi karbon, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta memenuhi komitmen iklim global. Namun, pada praktiknya, proyek ini dinilai memunculkan risiko pada kelompok rentan. 

Indonesia: Fatamorgana Negara Hukum yang Semakin Digilas Kuasa

2026-10-23T17:00:04+07:0022 October 2026|Komunitas, Siaran Pers|

Pilar-pilar negara hukum dan demokrasi Indonesia sedang melemah secara sistematis. Kekuasaan makin terpusat pada Presiden, sehingga institusi penyeimbang kekuasaan pemerintah, baik lembaga legislatif, yudikatif, lembaga audit (BPK), komisi-komisi independen, serta pers tidak lagi sepenuhnya independen. Ruang sipil juga menyempit, dan aktivis serta akademisi makin tertekan.

Hukum Rakyat adalah Alternatif di Tengah Krisis Demokrasi dan Ekologis

2026-10-15T13:37:45+07:0014 October 2026|Komunitas, Siaran Pers|

Di tengah konflik agraria, krisis ekologis, dan persoalan pengakuan hak masyarakat adat, hukum yang dibentuk negara belum selalu mampu menjawab rasa keadilan masyarakat. Berbagai aturan, pengetahuan, dan praktik berhukum yang hidup dalam masyarakat kerap belum memperoleh pengakuan yang setara dalam pembentukan kebijakan. 

Go to Top