Selesaikan Krisis Lingkungan Perlu Sentuhan Perempuan
Tanpa kepemimpinan perempuan, banyak kebijakan lingkungan yang cenderung kurang memperhitungkan kebutuhan komunitas akar rumput.
Pelaporan Pidana Bambang Hero adalah SLAPP
ICEL menyayangkan pelaporan pidana terhadap Prof. Bambang Hero dan memandang pelaporan ini tidak perlu diproses lebih lanjut.
Menanti Pengesahan RUU Masyarakat Adat di 2025
Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat pada tahun 2025.
RUU Masyarakat Adat: Kunci Keberhasilan Konservasi Pasca COP16
Pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat menjadi kunci untuk memastikan implementasi Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF).
King of Borneo, Tuan Tigabelas Suarakan Isu Masyarakat Adat
Keduanya menyuarakan pentingnya perlindungan hak ulayat dan pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat serta kelestarian lingkungan.
COP-16 Sahkan Badan Permanen Masyarakat Adat Dunia
COP-16 UN-CBD mencatat sejarah pertama kalinya membentuk Subsidiary Body Article 8j, atau badan permanen yang mengakui kontribusi masyarakat adat dan lokal.