Transisi energi Indonesia tidak sekadar kekurangan dana. Ia salah dikonfigurasi secara struktural, institusional, dan finansial, sehingga perbaikan yang dibutuhkan jauh lebih mendasar dari apa pun yang saat ini tersedia. Taruhannya jauh melampaui lebih dari 280 juta rakyat Indonesia yang hidup menanggung akibatnya.
Dari sudut pandang negara berkembang yang menuntut keadilan iklim, laporan pembiayaan iklim terbaru OECD terasa lebih seperti sebuah ilusi akuntansi, sebuah fatamorgana statistik yang secara sistematis menutupi kegagalan moral yang jauh lebih dalam.
Kisah ini adalah bukti bahwa kebaikan tidak mengenal batas kewarganegaraan. Kisah ini menjadi viral di seluruh dunia, dan saya termasuk di antara jutaan orang yang sungguh terharu, dan merasa sangat terinspirasi, oleh apa yang dicapai oleh dua orang di kedua ujung telepon tersebut.
Pensiunnya sebuah skenario emisi (RCP8.5) bukan berarti krisis iklim telah selesai. Tantangan besar justru semakin menghadang. Perjuangan mengatasi krisis iklim dalam skenario baru terus menuntut perhatian serius.
Kalau saya merenungi salah satu isu keberlanjutan yang paling mendesak di Indonesia, salah satu yang selalu masuk ke dalam benak adalah kecenderungan bahwa bisnis yang paling bergantung pada alam adalah bisnis yang paling ‘rajin’ menghancurkannya.
Ketika di jutaan layar orang menyaksikan Donald Trump dan Xi Jinping berjabat tangan di Zhongnanhai minggu lalu, yang ada di benak saya adalah bahwa dunia bukan hanya sedang menyaksikan pertunjukan kekuasaan, melainkan juga sedang menghitung biaya dari ketidakpastian yang mereka ciptakan bersama.
