Penyusunan RUKN tidak didahulukan oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga cacat prosedur. RUKN juga bertentangan dengan berbagai aturan, mulai dari Undang-Undang (UU) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), UU Energi, Persetujuan Paris, hingga UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup alias UU PPLH.
Pemerintah daerah didorong mengambil peran lebih aktif dalam merancang peta jalan dan implementasi transisi energi yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Warga di sekitar proyek energi, mulai dari petani dan nelayan kehilangan mata pencaharian dan terdampak kerusakan lingkungan selama bertahun-tahun.
Di tengah menurunnya produksi minyak dan gas bumi konvensional, Indonesia ternyata menyimpan potensi energi alternatif yang sangat besar di dasar laut. Sumber energi ini dikenal sebagai gas hidrat atau metana hidrat, yang dinilai memiliki prospek besar sebagai energi masa depan karena jumlahnya melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal.
Koalisi PWYP Indonesia menilai, di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu dan ancaman krisis iklim, RUU ini tidak boleh hanya menjadi instrumen administratif, melainkan harus menjadi jawaban atas kerentanan energi nasional.
Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk berpartisipasi sekaligus mengambil peran kepemimpinan dalam konferensi transisi dari energi fosil pertama di dunia yang akan diselenggarakan di Santa Marta, Kolombia pada 24–29 April.
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menetapkan ambisi pembangunan 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam beberapa tahun ke depan. Program pemasangan panel surya atap bisa memanfaatkan jaringan 800.000 masjid yang tersebar di seluruh Indonesia melaui inisiatif solarisasi masjid.
