Catatan perjalanan ini bukan sekadar cerita tentang sebuah pulau. Ia adalah riwayat tentang bagaimana sebuah daerah telah mengalami perubahan besar dalam waktu yang relatif singkat yang semakin mengesampingkan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan alam.
Di balik identitas Bandung sebagai kota kreatif, kota gerakan, sekaligus ruang lahirnya berbagai gagasan perubahan sosial, masih terdapat pertanyaan penting yang jarang dibicarakan secara mendalam: apakah ruang seni, budaya, dan ruang publik di Bandung benar-benar sudah inklusif bagi semua orang?
Revisi POJK 51/2017 merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia di tengah meningkatnya risiko krisis iklim, konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta maraknya praktik greenwashing di sektor jasa keuangan. Namun proses revisi yang dinilai belum berjalan secara transparan dan partisipatif.
Kobaena is where the Bajau, Moronene, Wuna-Wolio, Tolaki, and Bugis-Makassar peoples paddled and sailed their kole-kole, jarangka, sope, and phinisi to find the meaning of life in harmony with nature and their environment. Today’s Kabaena is far different from the old portrait and the old song of the island.
Kalau saya merenungi salah satu isu keberlanjutan yang paling mendesak di Indonesia, salah satu yang selalu masuk ke dalam benak adalah kecenderungan bahwa bisnis yang paling bergantung pada alam adalah bisnis yang paling ‘rajin’ menghancurkannya.
New figures from the Organisation for Economic Co-operation and Development show that climate finance provided and mobilised by developed countries rose to USD 132.8 billion in 2023 and USD 136.7 billion in 2024. While the figures suggest an upward trend, campaigners warn that the headline increase mask deeper concerns about adequacy and overall reduced aid.
