Antalya, Turki – Isu elektrifikasi transportasi mengemuka sebagai pilar utama pencapaian target iklim global dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki. Yayasan MADANI Berkelanjutan bersama Transport & Environment (T&E), NewClimate Institute, Carbon Tracker, serta Institute for Essential Services Reform (IESR) menggelar diskusi panel resmi bertajuk “Status of Global Climate Action and the Role of Transport Electrification in Meeting Climate Goals” di side event COP31 Turki, pada Rabu, 18 November 2026.
Diskusi yang dipandu oleh Antony Froggatt dari T&E dan Louise Jeffery dari NewClimate Institute ini menyoroti ketimpangan tajam dalam transisi energi dunia. Emisi bahan bakar fosil global memang diperkirakan menurun pada 2026 berkat pertumbuhan energi terbarukan, kenaikan harga minyak, dan lonjakan penjualan kendaraan listrik, namun lajunya masih belum secepat target Persetujuan Paris. Saat ini, listrik sudah menyumbang sekitar 23% dari konsumsi energi final global, tetapi baru mengisi sekitar 2% kebutuhan energi sektor transportasi.
Kesenjangan Target Iklim Global dan Peluang Kedaulatan Ekonomi Melalui Elektrifikasi
Menyoroti urgensi percepatan transisi global, Janna Hoppe, Climate Policy Researcher NewClimate Institute, memaparkan sektor transportasi menyumbang sekitar 30% permintaan energi final dan membutuhkan transformasi paling besar. Berkat berbagai kebijakan sejak Persetujuan Paris, proyeksi pemanasan global membaik dari 3,6 derajat Celcius menjadi 2,7 derajat Celcius, namun masih jauh dari batas aman. Saat ini, porsi listrik di sektor transportasi baru menyentuh 2%, dan harus ditingkatkan menjadi 11-17% pada 2035 serta 45-57% pada 2050.
“Sayangnya, kebijakan saat ini hanya mencapai sekitar 6% pada 2035. Selain mengganti kendaraan fosil dengan kendaraan listrik, pemerintah wajib mendorong pergeseran moda menuju transportasi publik dan memperbaiki perencanaan tata ruang kota,” kata Janna.
Mengulas praktik di Eropa, Kädi Ristkok, Director for Energy and Climate T&E, menjelaskan elektrifikasi transportasi telah menggantikan kebutuhan minyak global sekitar 1,2 juta barel per hari. Di Eropa, kendaraan listrik mencakup hampir seperempat penjualan mobil baru dan turut memperbaiki kualitas udara, melindungi kesehatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan energi dari ketergantungan impor fosil.
Untuk mempercepat elektrifikasi angkutan berat seperti truk, pelabuhan, dan bandara, hambatan utama berupa lamanya antrian sambungan jaringan listrik harus segera diatasi. “Pemerintah dan regulator perlu merencanakan jaringan sejak dini, memprioritaskan sambungan bagi transportasi publik, serta menerapkan pengisian daya cerdas agar baterai kendaraan berfungsi sebagai aset fleksibilitas sistem kelistrikan yang menghemat biaya energi,” kata Kädi.
Dari sudut pandang ekonomi makro, Ben Scott, Head of Energy Demand Carbon Tracker, mengungkapkan bagi negara berkembang yang mengimpor bahan bakar minyak, mempertahankan armada bermesin pembakaran internal hanya akan menguras cadangan devisa dan memicu tekanan inflasi. Beralih menuju armada kendaraan listrik merupakan strategi kedaulatan ekonomi jangka panjang.
“Studi makroekonomi kami di Chile menunjukkan bahwa percepatan adopsi kendaraan listrik mampu memangkas impor bahan bakar fosil dengan penghematan sekitar 27 miliar Dolar AS selama 25 tahun. Selain itu, langkah ini menghasilkan penghematan biaya kesehatan sebesar 500 juta Dolar AS sekaligus menghindari kerugian kerusakan iklim senilai sekitar 20 miliar Dolar AS secara kumulatif hingga 2050,” kata Ben.
Transisi Transportasi Wajib Lindungi Hutan dan Masyarakat Adat
Meninjau tantangan transisi di dalam negeri, Agus Tampubolon, Director of Climate and Just Energy Transition IESR, menekankan sektor transportasi yang menyerap sekitar 40% konsumsi minyak final Indonesia dan menyumbang setidaknya seperempat emisi sektor energi pada 2024, sementara mayoritas minyak masih dipenuhi melalui impor.
“Sayangnya, sekitar 80% kendaraan listrik di Indonesia masih berupa kendaraan pribadi karena insentif pemerintah lebih berpihak ke sektor tersebut. Padahal, elektrifikasi transportasi publik harus menjadi prioritas utama. Mengingat 85% kelistrikan Indonesia masih bersumber dari energi fosil terutama batu bara, elektrifikasi wajib berjalan beriringan dengan dekarbonisasi pembangkit listrik serta reformasi subsidi bahan bakar fosil menuju infrastruktur pengisian daya dan jaringan energi terbarukan,” pungkas Agus.
Sedangkan Nadia Hadad, Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, mengingatkan agar kebijakan elektrifikasi transportasi dijalankan dengan prinsip keadilan ekologis dan sosial. “Kita tidak boleh menyelesaikan masalah emisi knalpot kendaraan di satu negara dengan menciptakan bencana kerusakan hutan di negara lain.
Nadia mengingatkan rantai pasok baterai kendaraan listrik dari pertambangan nikel di Sulawesi dan Maluku Utara telah memicu pembukaan hutan, menekan wilayah masyarakat adat, dan mencemari sungai serta pesisir, sementara banyak smelter masih beroperasi menggunakan PLTU batu bara. “Kendaraan listrik tidak akan pernah benar-benar nol emisi di lapangan apabila rantai pasoknya menghancurkan ekosistem,” lanjut Nadia.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia terus mendorong mandat pencampuran biodiesel hingga B50 dan merencanakan bioetanol E20 yang membutuhkan hingga 4 juta kiloliter etanol per tahun, padahal luas perkebunan sawit nasional sudah mencapai 17,8 juta hektare dan nyaris menyentuh batas daya dukung lahan sebesar 18,15 juta hektare.
Nadia mengatakan klaim pemanfaatan lahan terdegradasi tidak otomatis berarti lahan kosong, karena ekspansi pangan dan energi seperti di Merauke justru membuka hutan dan merampas tanah adat. Ironisnya, sekitar 90% dana pungutan ekspor sawit mengalir ke subsidi biodiesel bagi perusahaan besar ketimbang peremajaan kebun rakyat, sehingga kebijakan ini hanya mensubsidi bahan bakar dan bukan petaninya. “Dekarbonisasi transportasi tidak boleh menggeser beban ke hutan dan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai pijakan bagi transisi transportasi yang adil dan berkelanjutan, MADANI Berkelanjutan menutup diskusi dengan menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah Indonesia dan para pembuat kebijakan global di COP31:
- Hitung Emisi Lahan dan Alihkan Subsidi (Count and Redirect)
Pemerintah wajib menghitung dampak perubahan penggunaan lahan dan deforestasi dalam setiap klaim penurunan emisi biofuel agar tidak menghasilkan angka semu. Anggaran subsidi bahan bakar fosil perlu dialihkan secara bertahap untuk membangun elektrifikasi transportasi publik dan jaringan energi terbarukan. Sementara itu, dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang lebih dari 90% penyalurannya pada 2024 terserap untuk subsidi biodiesel, harus diprioritaskan bagi petani kecil: peremajaan kebun rakyat, peningkatan produktivitas, dan pendanaan langsung bagi komunitas lokal tanpa memperluas lahan perkebunan.
- Batasi Biofuel untuk Pelayaran dan Penerbangan (Shipping and Aviation)
Tanaman bahan baku biofuel secara global menyita sekitar 32 juta hektare lahan setiap tahun tetapi hanya memasok sekitar 4% kebutuhan energi transportasi. Karena sangat boros lahan dan mengancam ketahanan pangan serta kelestarian hutan, penggunaan biofuel berstandar keberlanjutan ketat harus dibatasi secara selektif hanya bagi sektor pelayaran dan penerbangan yang sulit dielektrifikasi, sementara transportasi darat diprioritaskan pada elektrifikasi dan angkutan massal.
- Akuntabilitas dan Penghormatan Hak Masyarakat Adat (Rights and Accountability)
Perencanaan transisi energi, baik pembukaan tambang mineral baterai maupun pengembangan energi nabati, tidak boleh dirancang di atas peta kosong tanpa melihat keberadaan manusia. Pengakuan hukum atas hak wilayah masyarakat adat dan masyarakat lokal harus menjadi prasyarat mutlak sebelum proyek berjalan, disertai partisipasi publik yang bermakna serta pembagian manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat terdampak.
–##–
Leave A Comment