Oleh: Jalal

Sejak beberapa hari lalu, sepanjang jalan-jalan protokol di ibu kota dan gang-gang sempit di pelosok, bendera merah putih berkibar seperti setiap tahun. Sebagiannya baru, sebagian lainnya lusuh dan berjumbai di ujungnya karena telah dipakai berkali-kali sejak entah kapan. Hari ini, beberapa jam lagi, panitia tujuh belasan akan tetap menggelar panjat pinang, dan anak-anak akan tetap berlari dalam balutan kostum pahlawan atau pakaian adat. Ritual kemerdekaan itu, seperti detak jantung sebuah bangsa, tidak pernah berhenti. Tetapi ada sesuatu yang saya rasa berbeda tahun ini, sesuatu yang lebih sunyi daripada biasanya di balik gegap-gempita seremoni: sebuah keheningan yang bukan berasal dari kekhidmatan, melainkan dari kelelahan.

Delapan puluh satu tahun bukan usia yang istimewa dalam hitungan angka bulat, tetapi ia jatuh pada momen yang justru mengungkap sesuatu yang lebih jujur ketimbang perayaan-perayaan angka genap yang biasanya dipenuhi jargon. Survei demi survei, dari lembaga-lembaga yang selama ini dianggap kredibel, menunjukkan arah yang sama: kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merosot tajam. Sebuah lembaga survei paling terkemuka mengungkapkan penurunan dari kisaran 81 persen pada November tahun lalu, angka itu longsor ke 51 persen pada Juli 2026. Bahkan lembaga-lembaga yang biasa memotret opini publik dengan angka yang lebih ‘ramah’ bagi Istana pun mencatat penurunan serupa, meski dengan kemiringan yang berbeda. Angka-angka itu, betapapun kita ingin membacanya sebagai sekadar potret sesaat—seperti yang diingatkan oleh para pembela pemerintah, bahwa survei itu ‘temporer’—sesungguhnya adalah gema dari sesuatu yang jauh lebih dalam di kalbu masyarakat: perasaan dikhianati, atau setidaknya diabaikan.

Saya kerap membayangkan kemerdekaan sebagai sebuah janji yang terus-menerus diperbarui, bukan peristiwa yang selesai pada 17 Agustus 1945. Setiap generasi menuliskan ulang isi janji itu sesuai zamannya. Bagi generasi kakek saya, kemerdekaan jelas berarti berhenti diperintah oleh bangsa lain. Bagi generasi saya, ia mulai berarti sesuatu yang lebih rumit: kebebasan dari kemiskinan struktural, dari korupsi yang menggerogoti kepercayaan, dan dari bentuk-bentuk ekonomi yang mengabaikan kelestarian. Dan pada tahun ini, saya menyaksikan janji itu retak dengan cara yang begitu jelas, begitu terukur dalam data—sesuatu yang biasanya hanya kita rasakan secara samar-samar kini terpampang dalam angka-angka yang tak bisa lagi disangkal siapa pun, termasuk seharusnya oleh mereka yang duduk paling nyaman di lingkaran kekuasaan.

Kajian triwulanan yang disusun sejumlah lembaga ekonomi tahun ini menunjukkan sebuah divergensi yang mencemaskan: pertumbuhan konsumsi kelompok atas melaju hingga delapan persen setahun, sementara indeks daya beli kelas menengah justru merosot lebih dalam dari periode sebelumnya. Kelas menengah kita—benteng konsumsi domestik yang selama ini menjadi kebanggaan ekonom—terus menyusut, dari sekitar 57,3 juta di tahun 2019, menjadi 47,9 juta orang pada 2024, lalu 46,7 juta di tahun lalu. Menurut catatan Bank Dunia, porsi pekerja kelas menengah bahkan telah terpangkas hampir separuh dalam tujuh tahun terakhir. Yang tersisa dari mereka bukan lenyap begitu saja, melainkan berpindah ke kelompok yang oleh para ekonom disebut dengan istilah yang terdengar hampir puitis namun sesungguhnya getir: aspiring middle class—mereka yang bercita-cita masuk kelas menengah, yang jumlahnya kini menyentuh lebih dari separuh penduduk negeri ini.

Mobilitas turun atau downward mobility menjadi kosakata baru dalam percakapan tentang ekonomi rumah tangga Indonesia. Sementara itu di ruang-ruang publik, foto-foto fasilitas dinas yang mewah, mobil-mobil pejabat yang berkilau, dan tunjangan yang berlipat-lipat terus beredar—berdampingan dengan angka utang negara yang hampir menembus sepuluh ribu tiga ratus triliun rupiah. Kontras ini bukan sekadar bahan sindiran di media sosial. Ia adalah luka yang dirasakan nyata oleh keluarga yang menunda membeli barang, yang mengurangi rekreasi, yang menyaksikan restoran dan pusat belanja langganan mereka mulai sepi, hingga yang bahkan terpaksa berutang untuk sekadar makan.

Yang lebih menyakitkan dari kesenjangan ekonomi ini adalah cara kekuasaan meresponsnya—bukan dengan telinga yang terbuka, melainkan dengan lidah yang tajam. Presiden yang pernah, dalam pidato kenegaraan tahun lalu, meminta rakyat untuk “jangan berhenti kritik,” pada bulan-bulan berikutnya justru melabeli aksi protes sebagai “makar dan terorisme,” sebuah tuduhan yang oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sendiri diperingatkan berisiko membungkam ruang sipil jika tak disertai bukti hukum yang jelas. Amnesty International mencatat sedikitnya sembilan ratus tiga orang telah dijerat pasal makar dan UU ITE sejak 2018—yang majoritasnya adalah orang-orang yang berpikir mereka sedang menjalankan hak konstitusional mereka untuk bersuara.

Bulan lalu, presiden kembali melontarkan sebutan yang merendahkan kepada wartawan dan pengamat yang kritis, memicu kecaman dari organisasi jurnalis dan lembaga bantuan hukum yang mengingatkan bahwa gaji seorang presiden dibayar dari pajak rakyat yang sama, yang kini merasa tak lagi didengar. Ketika seorang pendiri lembaga survei diserang di media sosial oleh staf ahli Istana hanya karena menyampaikan pandangan akademisnya dalam sebuah forum, kita tahu bahwa jarak antara kekuasaan dan kritik telah menyempit menjadi permusuhan.

Saya tidak hendak menyembunyikan kekecewaan saya di sini, dan barangkali juga kemarahan—kemarahan seorang warga yang telah menghabiskan lebih dari tiga dekade hidupnya berkecimpung dalam urusan keberlanjutan, yang percaya bahwa kekuasaan, baik di tangan negara maupun korporasi, semestinya dijalankan sebagai amanah, bukan sebagai privilese. Ada sesuatu yang keliru secara mendasar ketika kepala negara lebih sigap mencari cap untuk pengkritiknya ketimbang mencari solusi untuk warganya yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Ada sesuatu yang pincang ketika pertumbuhan ekonomi dirayakan di podium sementara di dapur-dapur rumah tangga kelas menengah sekalipun para ibu diam-diam menghitung ulang belanja bulanan mereka.

Namun saya juga tak ingin menutup catatan ini dengan nada yang minor, karena kemerdekaan semestinya adalah soal harapan yang terus dipupuk meski musim sedang tak bersahabat, dan karena sejarah bangsa ini pun lahir bukan dari keputusasaan, melainkan dari keyakinan segelintir orang bahwa hal-hal yang mustahil bisa diperjuangkan pelan-pelan menjadi mungkin. Saya masih menaruh harapan bahwa pemerintah, cepat atau lambat, akan menyadari bahwa angka-angka survei itu bukan sekadar potret temporer, melainkan alarm yang berteriak meminta didengar sebelum berubah menjadi sesuatu yang lebih sulit dikendalikan. Saya ingin berharap kesadaran pemerintah bahwa mendengar masukan rakyat bukan tanda kelemahan, melainkan syarat minimal sebuah republik yang sehat.

Dan saya menaruh harapan yang sama besarnya pada masyarakat sipil dan dunia usaha: bahwa di tengah kekosongan yang ditinggalkan oleh kekuasaan yang masih enggan mendengar, merekalah yang mesti mengisi ruang itu—dengan program tanggung jawab sosial yang sungguh-sungguh menyentuh kelompok rentan, dengan advokasi yang berani, dengan keberpihakan yang nyata pada lingkungan yang lestari dan pada mereka yang paling mudah tersingkir dari pertumbuhan ekonomi. Kemerdekaan yang sejati barangkali tidak lagi soal siapa yang berkuasa di Istana, melainkan soal seberapa banyak dari kita, di luar Istana, yang masih mau saling merawat sesama sebagai warga sebuah bangsa.

Selamat ulang tahun ke-81, Indonesia. Semoga ulang tahun ke-82 kelak memberi kita lebih banyak alasan untuk merayakannya dengan hati yang lebih lapang dan gembira. Dirgahayu!

–##–

Depok, 17 Agustus 2026 06:30