Indonesia menghadapi suatu fase penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena adanya suatu pergantian administrasi pemerintahan di 2014. Dalam konteks makro maupun mikro, kepemimpinan politik 2014-2019 harus meletakkan suatu fondasi untuk menjawab berbagai tantangan masa kini dan masa depan, dan menjadikan berbagai capaian pemerintahan saat ini dan sebelumnya sebagi modalitas untuk memperkuat sekaligus mendorong kepemimpinan dan keterlibatan (leadership and engagement) para pihak termasuk warga negara untuk menghadapi berbagai tantangan strategis berikut:

– Tantangan Demografi dan Dinamikanya. Saat ini dunia sudah dihuni lebih dari 7 milyar orang yang keberlanjutannya memerlukan daya dukung dan daya tampung yang memadai. Indonesia sendiri, saat ini sudah mendekati 240 juta orang dan diperkirakan akan mencapai puncaknya di 2030, dimana lebih dari 50 juta kelompok usia produktif memasuki lapangan pekerjaan. Realitas ini menunjukkan adanya tantangan besar di dalam memenuhi bukan saja kebutuhan subsisten akan tetapi mencari suatu pola pembangunan yang bukan saja mengikuti berbagai kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, akan tetapi memberikan suatu nilai tambah ekonomi yang signifikan.

– Perubahan Iklim. Pembangunan yang tidak rendah emisi diproyeksikan akan meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) ke atmosfir sebesar 1.6 ke 2.6 GtonCO2e antara tahun 2010 dan 2030. Di tahun 2030 diproyeksikan lebih dari 40% bersumber dari sektor energi (DNPI, 2014). Oleh karenanya, konsistensi dalam kebijakan penurunan emisi sebesar 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional di 2020, harus dilanjutkan dan menjadi fondasi dalam kebijakan pembangunan rendah emisi karbon. Perubahan iklim bukan sekedar dampak, tetapi peluang dan tantangan untuk mendorong berbagai inisiatif pembangunan yang rendah emisi dan memberikan nilai tambah yang tinggi.

– Pengelolaan Energi yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek tidak terlampau banyak diharapkan akan terjadinya suatu perubahan kebijakan yang drastis dalam mengelola kebutuhan baik dari sisi Kebutuhan dan pasokan yang masih terus bergantung kepada bahan bakar fosil. Laporan IEA Outlook 2013 (International Energy Agency) menunjukkan bahwa ke depan masih tetap akan didominasi oleh pemanfaatan bahan bakar fosil. Potensi pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang dimiliki Indonesia saat ini masih memiliki banyak kendala dalam kebijakan maupun implementasinya. Inefisiensi anggaran untuk subdisi sebesar 200 Triliun/tahun atau sekitar 10 persen APBN untuk BBM setiap tahunnya menunjukkan pentingnya suatu penyesuaian kebijakan yang mendasar dalam kebijakan energi.

– Pengelolaan Hutan dan Lahan. Angka deforestrasi Indonesia diperkirakan hampir rata-rata sekitar 700.000 Ha per tahun, baik yang bersumber dari konversi dan pengelolaan hutan yang terencana dan legal maupun berbagai praktek illegal baik yang sporadik maupun terorganisir. Realitas ini telah berdampak pada kegiatan ekonomi, sosial maupun lingkungan yang tidak hanya dirasakan oleh berbagai kawasan Indonesia maupun negara tetangga di kawasan ASEAN. Pada konteks global, berbagai praktek-praktek pengelolaan lahan yang tidak menerapkan prinsip-prinsip lingkungan akan berdampak pada pemanasan global karena meningkatnya konsentarasi GRK di atmosfir, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepentingan nasional seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta kenaikan permukaan laut yang akan mempengaruhi lebih dari 40 juta penduduk di kawasan pesisir dan pantai.

– Pengelolaan Kota. Sensus Penduduk Indonesia 2010 menunjukkan, 50% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan akan terus bertumbuh. Pada satu sisi akan ada tantangan baru dalam mengelola hampir semua kota di Indonesia baik secara infrastruktur maupun berbagai konsekuensi adanya interaksi yang sangat intensif dan masif antar penduduk kota, masyarakat, maupun barang dan jasa yang tidak terbatas secara geografis domestik tetapi lebih luas lagi. Di sisi lain, adanya suatu transformasi ekonomi yang menerapkan pembangunan rendah emisi karbon akan mendorong kehidupan dan lingkungan perkotaan yang lebih baik, termasuk membuka kesempatan bagi terciptanya lapangan pekerjaan “green jobs” melalui berbagai investasi di bidang infrastruktur, serta penyediaan barang dan jasa.

Tantangan Pengembangan Kebijakan Jangka Panjang

Dinamika saat ini dan masa depan akan dibentuk oleh interaksi yang sangat intensif dan masif antara kemajuan teknologi, interaksi dinamik globalisasi, perubahan demografi, perubahan masyarakat dan ketersedian sumberdaya energi yang menjadi mesin penggerak roda kehidupan sosial dan ekonomi.

Dinamika interaksi ini sudah kita rasakan dalam keseharian kita! Adanya berbagai gadget smartphone, akses yang mudah ke berbagai sumber informasi maupun pola rantai-pasok yang semakin efisien yang disebabkan karena perubahan corak produksi akan tetapi semakin terbatasnya sumberdaya yang tersedia yang mendorong agar berbagai praktek industri dilakukan secara efisien.

Gambaran dari kelima tantangan yang disampaikan di atas menunjukkan pentingnya suatu kebijakan nasional yang melihat dimensi jangka panjang dari pemanfaatan energi baik potensi dan dampaknya serta konsisten dalam melaksanakan setiap tahapan implementasinya. Suatu kebijakan yang menggambarkan:

– Transformasi ekonomi menuju green economy yang didasarkan kepada pertimbangan jejak karbon yang rendah dengan nilai tambah ekonomi yang tinggi.

– Engagement para pihak kunci termasuk publik diberbagai tingkat tata kelola baik nasional maupun sub-nasional; serta

– Target kebijakan dan implementasinya didasarkan kepada proses yang transparan dan berbasis sains.

Hal ini akan memberikan suatu signal pada komitmen jangka panjang yang mampu memobilisasi sumber daya ke arah transformasi menuju pembangunan rendah emisi yang berkelanjutan (low emission development).

Kajian Ilmiah dan Respon Konstituen terhadap isu Perubahan Iklim dan Lingkungan

Dalam dua tahun terakhir Indonesia Climate Change Center(ICCC) telah melakukan berbagai kajian strategis dan mendalam mengenai berbagi isu yang terkait dengan lahan gambut, kebakaran hutan dan pembangunan rendah emisi karbon untuk sektor energi serta berbagi aspek yang terkait akan pentingnya suatu basis pengetahuan dan informasi dalam mendukung berbagai kebijakan.

Konsultasi dengan para pemangku kepentingan menunjukkan perlu adanya suatu kebijakan yang lebih progresif dalam menghadapi berbagai tantangan isu perubahan iklim, pengelolaan hutan dan lahan, energi dan perkotaan. Keberlanjutan kebijakan yang telah ditata perlu ditingkatkan terutama dalam merespon dinamika tatakelola yang baik pada tingkat nasional dan sub-nasional, regional ASEAN maupun global.

Sebagai bagian dari proses inklusif pelibatan publik dalam pembangunan tatakelola pemerintahan yang baik, ICCC bekerjasama dengan inisatif Pemilih Peduli Bumi, www.pemilihpedulibumi.net, telah melakukan survey persepsi publik di 10 kota dan lebih dari 1250 sampel yang dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2014. Hasil survey menunjukan adanya perhatian yang tinggi terhadap berbagai isu perubahan iklim, sumberdaya dan lingkungan, serta harapan terhadap administrasi pemerintahan baru untuk secara serius menangani berbagai isu ini.

Catatan Redaksi: Paparan ini disampaikan oleh Farhan Helmy, Manager Indonesia Climate Change Center(ICCC) dalam acara dialog “Sains Bicara Indonesia Masa Depan dan Tata Kelolanya” yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim bekerja sama dengan Indonesia Climate Change Center (ICCC), Kamis, 14 Agustus 2014 di Kantor DNPI Jakarta.