Retorika yang tiada berujung. Dunia melewatkan kesempatan bersejarah pemulihan ekonomi berbasis energi bersih. Terlepas dari janji pemulihan hijau/green recovery oleh negara-negara di seluruh dunia paska pandemi COVID 19, peluang bersejarah pemulihan ekonomi berbasis transisi energi bersih telah hilang.

Pernyataan pedas ini disampaikan REN21 dalam laporan “Renewables 2022 Global Status Report” (GSR 2022) yang dirilis hari ini, Rabu, 15 Juni 2022. “Transisi dunia ke energi bersih tidak akan terjadi. Tidak mungkin dunia akan mampu memenuhi target kritis perubahan iklim dekade ini,” tulis laporan tersebut.

Paruh kedua tahun 2021, menurut REN21 menjadi awal dari krisis energi terbesar dalam sejarah modern. Diperburuk oleh invasi Rusia ke Ukraina pada awal 2022 dan guncangan harga komoditas global yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Meski lebih banyak pemerintah berkomitmen untuk mencapai target nol emisi gas rumah kaca (net-zero emission) pada tahun 2021, sebagian besar negara telah kembali mencari sumber bahan bakar fosil baru dan membakar lebih banyak batu bara, minyak dan gas alam dalam merespon krisis energi,” ujar Rana Adib, Direktur Eksekutif REN21.

Laporan REN21 tahun ini menjadi bukti peringatan para ahli sebelumnya bahwa pangsa energi terbarukan dalam konsumsi energi final dunia akan mengalami stagnasi. Pangsa pasar energi terbarukan hanya meningkat secara minim dari 8,7% pada 2009 menjadi 11,7% pada 2019. Artinya, pergeseran global sistem energi dunia ke energi terbarukan tidak terjadi.

Di sektor kelistrikan, rekor penambahan di kapasitas energi terbarukan (sebesar 314,5 Gigawatt, naik 17% dibanding tahun 2020) dan di produksi (sebesar 7.793 Terawatt-jam) tidak mampu memenuhi peningkatan permintaan konsumsi listrik keseluruhan sebesar 6%.

Di sektor transportasi – di mana pangsa pasar energi terbarukan meningkat dari 2,4% pada 2009 menjadi 3,7% pada 2019 – kemajuannya masih sangat mengkhawatirkan, karena sektor ini menyumbang hampir sepertiga dari konsumsi energi global.

Kilas Balik 

Menjelang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) pada November 2021, sebanyak 135 negara berjanji untuk mencapai nol emisi gas rumah kaca pada tahun 2050. Namun dari jumlah tersebut, hanya 84 negara yang memiliki target untuk energi terbarukan, dan hanya 36 yang menargetkan 100% peralihan ke energi terbarukan.

Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah KTT iklim PBB, deklarasi COP26 menyebutkan perlunya mengurangi penggunaan batu bara, tetapi gagal menyerukan pengurangan yang ditargetkan, baik itu pengurangan batu bara atau bahan bakar fosil yang lain.

Laporan GSR 2022 menggarisbawahi bahwa untuk memenuhi janji nol emisi, negara-negara dunia akan membutuhkan upaya besar-besaran. Dunia gagal memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi terkait COVID-19. Di Cina misalnya, konsumsi energi final naik 36% dari 2009 ke 2019. Sebagian besar peningkatan penggunaan energi global pada tahun 2021 juga masih dipenuhi oleh bahan bakar fosil. Akibatnya emisi karbon dioksida (CO2) melonjak tertinggi sepanjang sejarah, naik lebih dari 2 miliar ton di seluruh dunia.

Tahun 2021 juga menandai berakhirnya era bahan bakar fosil yang murah. Harga energi melonjak tertinggi sejak krisis minyak tahun 1973. Pada akhir 2021, harga gas juga naik sepuluh kali lipat dari tahun 2020 di wilayah Eropa dan Asia, serta naik tiga kali lipat di Amerika Serikat.

Invasi Rusia ke Ukraina semakin memperparah krisis energi yang sedang berlangsung, melonjakkan harga komoditas yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga sangat membebani pertumbuhan ekonomi global, mengguncang ekonomi lebih dari 136 negara yang bergantung pada bahan bakar fosil impor.

Padahal jika dunia serius beralih ke energi terbarukan, energi ini menawarkan peluang bagi dunia untuk mewujudkan otonomi energi dan keadilan energi yang lebih besar. Ancaman Rusia untuk menghentikan ekspor gas alam dan minyak, khususnya ke Eropa akan bisa diatasi.

Untuk mengatasi krisis energi ini, negara-negara anggota Uni Eropa dan pemerintah daerah buru-buru memperbarui target energi bersih dan mendorong berbagai langkah untuk mempercepat transisi ke energi bersih.

Tidak Masuk Akal

Namun menurut laporan REN21, meski ada komitmen baru untuk aksi iklim, pemerintah masih memilih untuk memberikan subsidi untuk produksi dan penggunaan bahan bakar fosil sebagai pilihan pertama mereka untuk mengurangi dampak krisis energi. Sehingga saat rakyat menderita akibat kenaikan harga energi, industri batubara, minyak dan gas alam malah menikmati keuntungan subsidi ini.

Antara 2018 dan 2020, pemerintah telah menghabiskan dana hingga $18 triliun – 7% dari PDB global pada tahun 2020 – untuk subsidi bahan bakar fosil dan dalam beberapa kasus, sambil mengurangi dukungan mereka untuk energi terbarukan, seperti yang terjadi di India.

Tren ini menjadi tren yang mengkhawatirkan yang mengabaikan peluang dan manfaat transisi ke ekonomi dan masyarakat berbasis energi terbarukan. Karena negara-negara dengan bauran energi terbarukan yang lebih tinggi dalam total konsumsi energinya, menikmati kemandirian dan keamanan energi yang lebih besar dibanding negara-negara yang masih mengandalkan bahan bakar fosil.

Sekretaris Jenderal Perserikata Bangsa-Bangsa, António Guterres, Selasa (14/6) lalu juga kembali memperingatkan, bahwa pendanaan baru dari pemerintah untuk eksplorasi atau produksi bahan bakar fosil sebagai tindakan yang “tidak masuk akal”. “Tindakan ini hanya akan memperburuk dampak pandemi, perang, polusi dan bencana iklim,” tegasnya.

Redaksi Hijauku.com