Oleh: Jalal *

Pada pertengahan Januari 2021, perusahaan furnitur yang sangat terkenal dengan komitmennya terhadap keberlanjutan, IKEA, mengumumkan membeli hutan seluas hampir 4.500 hektar di DAS Altamaha, Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat. Apa yang mendasari tindakan tersebut? Bukankah IKEA sudah mengupayakan agar sumber bahan baku kayunya berasal dari hutan-hutan berkelanjutan yang sudah mendapatkan sertifikat ekolabel?

“We truly believe responsible forest management is possible and we see that a large part of our responsibility towards the land we own—and by extension the planet—is to restore forests and plant more than we harvest,” demikian yang disampaikan oleh Krister Mattson, managing director dari Ingka Investments, kepada CNN. Ingka Investments adalah pemilik saham majoritas di IKEA sekaligus operator terbesarnya juga.

Apa yang dilakukan oleh IKEA itu mencerminkan kesadaran yang sangat penting. Alih-alih mengeksploitasi sumberdaya alam, perusahaan yang benar-benar berkomitmen pada keberlanjutan seharusnya terlibat secara serius dalam konservasi (memelihara yang baik), rehabilitasi (memerbaiki yang telah rusak), restorasi (mengembalikan ke kondisi semula) dan regenerasi (meningkatkan sumberdaya agar sesuai dengan kebutuhan generasi mendatang).

Tentu, dalam skala yang jauh lebih kecil daripada yang dilakukan oleh IKEA, kita sudah kerap menyaksikan perusahaan-perusahaan melakukan penanaman pohon, terutama dikaitkan dengan peringatan hari-hari tertentu, seperti Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup, Hari Hutan Sedunia, Hari Menanam Pohon Indonesia. Tetapi, selain skalanya jauh lebih kecil, sifatnya yang cenderung seremonial, dan kerap tidak diikuti dengan pemeliharaan yang memadai, membuat manfaatnya menjadi sangat terbatas.

Apa yang dilakukan oleh IKEA itu benar-benar datang dari logika keberlanjutan yang mereka pegang erat. Dan, hal itu tidak sekadar disandarkan pada alasan etis atau moral. Terdapat beberapa manfaat signifikan yang akan bisa dipetik oleh perusahaan manapun yang dalam membeli, memelihara dan membangun kembali hutan. Mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di industri kehutanan atau yang memanfaatkan hasil sumberdaya hutan adalah yang akan paling banyak memetik manfaat dari inisiatif keberlanjutan ini. Namun, perusahaan-perusahaan di industri lainnya juga sangat bisa mendapatkan manfaat yang serupa.

Keseluruhan tindakan yang sesuai dengan keberlanjutan tentu akan menjamin tersedianya sumberdaya alam untuk dimanfaatkan dalam jangka panjang. Sumber daya alam itu sendiri bukanlah sekadar kayu yang dianggap bernilai ekonomis, melainkan juga kemampuan hutan untuk meregulasi iklim, menyerap polutan, menyerap CO2, menghasilkan oksigen, memelihara keanekaragaman hayati, menyediakan air, dan jasa lingkungan wisata.

Beragam jasa lingkungan tersebut, sangat mungkin akan menjadi sumber pendapatan baru, termasuk misalnya dari kredit karbon yang dapat dijual kepada pihak-pihak lain di pasar karbon nasional maupun internasional. Kini harga karbon masih jauh dari harga seharusnya yaitu harga yang mencerminkan biaya pemulihan kerusakan yang harus ditanggung oleh masyarakat (social cost of carbon). Namun hal tersebut niscaya akan terjadi, sehingga perusahaan yang memiliki hutan sebagai carbon sink akan memeroleh pendapatan dari perusahaan-perusahaan lain, dan mungkin individu, yang tidak memilikinya. Social cost of carbon akan menjadi dasar ideal perhitungan pajak karbon, walau mungkin implementasinya tak akan sepenuhnya sama.

Perusahaan-perusahaan yang menjaga dan membangun kembali hutan juga akan bisa menunjukkan kepada para pemangku kepentingannya bahwa mereka memang sungguh-sungguh untuk menjadi net zero carbon dan water balance, atau bahkan melampauinya menjadi carbon negative dan water positive. Kedua ukuran terkait karbon dan air ini hanya akan semakin menguat di masa mendatang, mengingat kesadaran yang makin tinggi atas dampak dan ketergantungan perusahaan atas modal lingkungan (natural capital).

Kini perusahaan-perusahaan paling progresif saja yang sudah menunjukkan komitmen untuk setidaknya menjadi netral dalam karbon dan air. Dalam waktu yang terlalu lama, tekanan untuk isomorfisme akan membuat perusahaan-perusahaan lainnya mengikuti, terutama apabila di dalam industrinya sudah ada perusahaan-perusahaan yang mempraktikan netralitas itu. Yang kini sangat jelas menjadikan netralitas itu sebagai target normatif adalah di industri teknologi informasi dan komunikasi, juga FMCGs. Namun, dengan adanya ukuran-ukuran dan petunjuk pelaporan dari CDP, maka industri-industri lain akan dengan segera mengikutinya.

Kasus di Indonesia

Di Indonesia, modal lingkungan ini sangatlah penting dan akan dinilai sangat tinggi. Keanekaragaman hayatinya adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Kemampuan menyerap dan menyimpan karbonnya juga sangat tinggi, baik di tanah mineral, apalagi di gambut. Sebagai negara dengan banyak bencana alam, memelihara dan membangun kembali hutan di Indonesia juga jelas akan meningkatkan resiliensi atau ketangguhan dalam menghadapi bencana. Dengan banyaknya masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar hutan, fungsi ekonomi dan sosial hutan untuk masyarakat juga bisa dijaga dan terus ditingkatkan. Kalau kebetulan perusahaan beroperasi di dekat wilayah berhutan, maka pembelian, pemeliharaan dan pembangunan kembali hutan tentu bisa menjadi cara untuk memeroleh social license to operate.

Lebih jauh daripada itu, perusahaan yang memelihara dan membangun kembali hutan juga akan mendapatkan reputasi yang baik di mata seluruh pemangku kepentingannya, dan ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar keunggulan bersaing atas perusahaan-perusahaan kompetitor. Para aktivis, aparat pemerintah, dan konsumen akan melihat bahwa perusahaan tersebut memang menunjukkan kinerja keberlanjutan, bukan sekadar melakukan greenwashing. Dengan reputasi tersebut maka dukungan yang semakin luas bisa diperoleh. Dari para aktivis, bukan saja protes menjadi berkurang, bahkan perusahaan itu bisa dinyatakan sebagai teladan bagi yang lain. Di mata pemerintah, kontribusi terhadap konservasi, rehabilitasi dan restorasi sangat mungkin akan membuat perusahaan pantas mendapatkan penghargaan dan mungkin juga kemudahan perizinan. Dan, para konsumen yang kritis akan benar-benar menghargai kinerja perusahaan sehingga menjadi pelanggan produk-produknya.

Terakhir, dengan sangat menguatnya wacana dan praktik keuangan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir, memelihara dan membangun kembali hutan, dengan segala dampak positifnya, akan menjadi komponen penting dalam penilaian Environmental, Social and Governance (ESG) dari investor dan perbankan, terutama pada komponen E. Perusahaan yang memiliki skor ESG yang tinggi akan cenderung lebih mudah mendapatkan pinjaman dari sektor keuangan, bahkan dengan suku bunga yang lebih rendah. Hal ini telah menjadi praktik yang semakin lumrah dan akan menjadi norma yang berlaku umum di masa mendatang.

Beragam manfaat yang ada itu seharusnya membuat banyak perusahaan di Indonesia bisa menimbang pembelian, pemeliharaan, dan pembangunan kembali hutan. Bukan saja karena secara etis dan moral itu adalah yang baik, melainkan juga karena terdapat banyak peluang ekonomi yang bisa mewujud bila perusahaan memilih jalan tersebut.

–##–

* Jalal menulis esai-esai tentang keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bisnis sosial. Ia memegang sejumlah posisi dalam bidang-bidang tersebut, di antaranya sebagai reader dalam bidang tata kelola perusahaan dan ekologi politik di Thamrin School of Climate Change and Sustainability; pimpinan dewan penasihat Social Investment Indonesia; pimpinan dewan pakar Social Value Indonesia; strategic partner CCPHI Partnership for Sustainable Community; anggota dewan pengurus Komnas Pengendalian Tembakau; dan pendiri sekaligus komisaris di perusahaan sosial WISESA dan ESG Indonesia.