Konferensi Perubahan Iklim di Doha, Qatar berakhir dengan tidak memuaskan. Indonesia menilai, komitmen negara-negara maju dalam mengurangi emisi dan memberikan bantuan perubahan iklim sangat kurang.

Hal tersebut terungkap dalam siaran pers Delegasi Republik Indonesia di COP18 Doha yang dirilis kemarin (9/12). Konferensi Perubahan Iklim ke-18 secara resmi ditutup Sabtu (8/12) pukul 20.00, setelah mengalami perpanjangan waktu selama satu hari .

Presiden COP18/CMP8, Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, menutup konferensi dengan beberapa keputusan penting diantaranya mengenai kelanjutan Protokol Kyoto periode komitmen kedua, pengurangan emisi dengan ambisi yang lebih besar, serta pelaksanaan komitmen penyediaan pendanaan jangka panjang oleh negara maju untuk membantu negara berkembang melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Namun keputusan yang tertuang dalam Doha Climate Gateway tersebut tidak sepenuhnya memuaskan bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lain. Khususnya mengenai komitmen pengurangan emisi dan penyediaan pendanaan oleh negara maju.

Sebanyak 37 negara maju dan Uni Eropa telah menyepakati pelaksanaan periode komitmen kedua (Second Commitment Period) selama 8 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013. Namun negara-negara tersebut hanya merepresentasikan kurang dari 20 persen emisi gas rumah kaca dunia.

Tiga negara maju yaitu Rusia, Jepang dan Selandia Baru memutuskan tetap menjadi anggota Protokol Kyoto, namun tidak berkomitmen menurunkan emisi. Sementara Kanada bergabung dengan Amerika Serikat keluar dari Protokol Kyoto.

Ketua Delegasi Republik Indonesia, Rachmat Witoelar meminta negara maju menunjukkan kepemimpinannya dalam upaya pengurangan emisi. Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Rusia dan Selandia Baru diharapkan dapat membuat komitmen yang berimbang di jalur lain di bawah konvensi perubahan iklim PBB.

Terkait pendanaan jangka panjang (long-term finance), negara maju hanya menyetujui keputusan yang sifatnya “qualitative reassurance”, yaitu meyakinkan kembali bahwa mereka akan melaksanakan komitmen yang mereka buat pada COP15 di Copenhagen, Denmark pada 2009.

Pada saat itu, negara maju berkomitmen untuk memobilisasi dana sejumlah 100 miliar dolar Amerika Serikat (per tahun) sampai tahun 2020 dengan catatan negara berkembang melakukan aksi mitigasi dan melaporkannya secara transparan.

Di Doha, negara berkembang meminta agar penyaluran pendanaan jangka panjang tersebut dimulai dalam kerangka 3 tahun (2013-2015) – diistilahkan dengan mid-term financing – dengan nilai dana 60 miliar dolar Amerika Serikat. Angka konkrit tersebut sangat diperlukan agar negara berkembang memiliki kepastian pendanaan yang akan digunakan untuk meningkatkan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Keengganan negara maju untuk mendorong pembentukan mekanisme pemberian kompensasi atas kerugian dan kerusakan (loss and damage) akibat perubahan iklim, menurut Indonesia menghambat upaya menekan dampak kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Namun demikian, Indonesia melihat peluang dari diselesaikannya rencana kerja Komite Adaptasi untuk dimanfaatkan sebagai langkah memperkuat rencana aksi adaptasi di negara-negara yang rentan perubahan iklim.

Negara berkembang juga memerlukan bantuan pendanaan untuk melaksanakan aksi pengurangan emisi meski bantuan ini tidak diwajibkan oleh Konvensi UNFCCC.

Tanpa adanya keputusan mengenai angka tersebut, negara berkembang khawatir akan terjadi kesenjangan pendanaan setelah periode pendanaan jangka pendek (fast-start finance) 2010-2012 senilai 30 miliar dolar Amerika Serikat berakhir tahun ini.

Keputusan yang menurut Indonesia dinilai positif adalah kesediaan negara maju untuk melaporkan strategi dan pendekatan mereka dalam memobilisasi pendanaan jangka panjang dan melaporkannya pada COP 19 di Warsawa, Polandia akhir tahun 2013. Negara maju juga menyetujui bahwa dana-dana yang akan mereka salurkan dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi melalui mekanisme di UNFCCC.

Redaksi Hijauku.com