Indonesia jelas bukan kekurangan kerangka keuangan berkelanjutan. Masalahnya, pemerintah sebagai satu-satunya aktor dengan mandat dan alat fiskal untuk menetapkan jalur dekarbonisasi, belum menjalankan peran itu dengan sungguh-sungguh. Alih-alih mendesain proyek energi terbarukan, kebijakan pemerintah malah membuka ruang bagi ekspansi batubara selanjutnya.