Amerika Serikat Menapaki Jalan Plutokrasi, Kakistokrasi dan Kleptokrasi

Oleh: Jalal

Beberapa hari lalu saya mendapatkan pertanyaan dari sahabat dekat soal apa yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Pertanyaan yang sama sesungguhnya juga ada di benak saya selama berbulan-bulan terakhir. Kini, persis setahun kekuasaan Donald Trump jilid kedua berjalan, saya hendak menjawabnya. Secara singkat, AS sekarang ada dalam kelindan plutokrasi, kakistokrasi, dan kleptokrasi. Izinkan saya menguraikan mengapa demikian, mulai dari yang paling akhir, dan mungkin yang paling ada di permukaan, terlebih dahulu.

Ketika Trump kembali mengangkat sumpah jabatan pada 20 Januari 2025, pertanyaan yang menghantui pengamat demokrasi bukan lagi apakah institusi AS dapat bertahan dari serangan otoritarianisme, melainkan apakah institusi-institusi itu bakal masih memiliki makna substantif dalam lanskap politik yang telah berubah secara fundamental. Dalam beberapa bulan sejak pelantikannya saja, pemerintahan Trump yang kedua telah menggerakkan mesin negara menuju arah yang—menurut para sejarawan, ilmuwan politik, dan pengamat demokrasi—semakin menyerupai rezim kleptokratik, alias pemerintahan oleh para maling, yang selama ini menjadi momok peradaban Barat.

Anne Applebaum, sejarawan pemenang Hadiah Pulitzer yang telah mendedikasikan kariernya untuk memelajari keruntuhan demokrasi, tidak merasa perlu menggunakan eufemisme ketika mengamati Administrasi Trump. Dalam analisisnya, ia menyebut apa yang sedang terjadi di AS sebagai perubahan revolusioner menuju praktik korup yang selama ini identik dengan rezim otokratik seperti Rusia. Melalui platform Kleptocracy Tracker yang ia kelola, Applebaum mendokumentasikan minggu demi minggu bagaimana ekonomi politik baru ini beroperasi—sebuah sistem di mana garis batas antara kekuasaan publik dan keuntungan pribadi semakin kabur, bahkan menghilang.

Senator Bernie Sanders, dalam salah satu pernyataannya yang paling tajam, menegaskan bahwa pemerintahan Trump menggerakkan negara dengan kecepatan mengerikan menuju kleptokrasi. Pernyataan ini juga bukan sekadar hiperbola politik. Ketika Jaksa Agung Pam Bondi membubarkan Tim Kleptokrasi Departemen Kehakiman—unit yang secara khusus menyelidiki penggelapan oleh politisi korup—dan menutup Satuan Tugas Pengaruh Asing, sinyal yang dikirimkan sangat jelas: pengawasan terhadap korupsi tidak lagi menjadi prioritas pemerintah federal.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah perintah langsung dari Trump untuk menghentikan penyelidikan atau penegakan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) selama enam bulan. Undang-undang yang sejak 1977 menjadi standar emas antikorupsi global ini kini ditangguhkan, membuka pintu bagi praktik-praktik yang selama ini dianggap ilegal. Berbagai laporan investigatif menunjukkan bahwa Trump dan keluarganya telah memerkaya diri melalui cryptocurrency yang dapat dibeli oleh diktator asing dalam jumlah besar—sebuah mekanisme yang, menurut para ahli, berfungsi sebagai saluran penyuapan presiden yang sulit dilacak. Ketika waktu enam bulan itu habis, pintu korupsi tak sepenuhnya ditutup. FCPA tak lagi punya gigi seperti dulu. Menyuap dan disuap, bila atas nama agenda America First, malah dianggap tindakan patriotik.

Namun, menurut saya, kleptokrasi hanyalah satu dimensi dari pembusukan AS yang sedang berlangsung. The Economist, dalam keputusan editorial yang signifikan, menjadikan kakistokrasi—pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang terburuk—sebagai kata tahun 2024. Pilihan ini bukan tanpa alasan, melainkan lantaran para pengamat menyatakan itulah yang bakal jadi ciri pemerintahan Trump berikutnya. Antisipasi itu langsung terbukti. Banyak penunjukan Trump memerlihatkan pola yang mengkhawatirkan: resume yang kosong, tanpa pendidikan relevan, pelatihan memadai, atau pengalaman yang sesuai dengan jabatan yang mereka pegang. Ini bukan sekadar nepotisme biasa dalam politik Amerika; ini adalah pengangkatan sistematis individu-individu yang kualifikasinya dipertanyakan untuk posisi-posisi kritis dalam pemerintahan. Tujuannya? Penghancuran institusi dan pemastian kesetiaan pada Trump. Ini adalah persyaratan perlu agar penggarongan bisa terus berlangsung.

Dimensi ketiga dari perubahan ini, dan agaknya yang paling berbahaya, adalah plutokrasi—pemerintahan oleh orang-orang super-kaya. Trump sendiri mengakui identitas utamanya sebagai miliarder, dan banyak dari nominasi serta penunjukannya adalah miliarder. Dalam upacara pelantikannya, tiga orang terkaya di dunia hadir sebagai tamu kehormatan—sebuah simbol yang sulit diabaikan. Presiden Joe Biden, dalam pidato perpisahannya yang penuh peringatan, menyatakan bahwa oligarki sedang terbentuk di Amerika Serikat. Peringatan ini bergema dengan kekhawatiran lama tentang pengaruh uang dalam politik, tetapi apa yang terjadi di bawah Trump kedua melampaui lobi atau sumbangan kampanye biasa. Ini adalah peleburan langsung antara kekayaan pribadi dan kekuasaan negara. Mereka yang tajir bisa membeli apapun sepanjang dilakukan melalui Trump.

Untuk memastikan itu semua berjalan mulus, pembongkaran institusi pengawasan telah dilakukan secara sistematis. Hampton Dellinger, kepala Office of Special Counsel yang melindungi whistleblower dari pembalasan pemerintah, dipecat. David Huitema, kepala Office of Government Ethics yang mengawasi konflik kepentingan pejabat pemerintah, mengalami nasib serupa. Dengan persetujuan majoritas Kongres yang dikontrol Partai Republik, pemerintahan Trump telah melakukan pembersihan massal dalam birokrasi federal, berusaha melemahkan atau bahkan menghapus lembaga-lembaga independen yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga gawang integritas pemerintahan.

Pada akhir November 2025, hanya sepuluh bulan dalam kepresidenan keduanya, Reuters menghitung 470 orang, organisasi, dan institusi yang telah ditargetkan Trump untuk pembalasan. Angka ini menggambarkan skala retaliasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah presidensial Amerika modern. Yang membedakan periode kedua ini dari yang pertama adalah, menurut para analis, elit presidensial yang jauh lebih bersatu dan terkoordinasi. Serangan terhadap institusi konstitusional kini lebih menghancurkan, lebih metodis, dan lebih efektif.

Namun, mungkin, narasi tentang keruntuhan total akan menyederhanakan realitas yang lebih kompleks. Institusi demokratis AS, meskipun terluka parah, belum sepenuhnya mati. Pengadilan masih memberikan perlawanan yang signifikan. Dalam berbagai kasus, terdapat lebih dari 200 perintah pengadilan yang memblokir kebijakan atau tindakan pemerintahan, dibandingkan dengan sekitar 125 kasus di mana pemerintah menang. Mahkamah Agung, walau majoritasnya hakim Republikan, memberikan kekalahan pahit kepada Trump ketika menolak permintaan daruratnya untuk mengerahkan Garda Nasional di Chicago. Ini adalah sebuah pengingat bahwa bahkan pengadilan yang secara ideologis konservatif tidak selalu tunduk pada keinginan eksekutif.

Di Kongres, meskipun majoritas Partai Republik mendominasi, ada tanda-tanda perlawanan internal. Beberapa anggota konservatif di Dewan Perwakilan bergabung dengan Demokrat untuk memblokir serangan militer terhadap Venezuela tanpa persetujuan Kongres. Dalam pemerintahan Trump yang pertama, tantangan hukum yang diajukan oleh koalisi masyarakat sipil sebagian besar berhasil—pemerintahan kalah hampir 80 persen di pengadilan. Pola ini menunjukkan bahwa organisasi pro-demokrasi masih mampu memanfaatkan institusi untuk melawan ‘reformasi’ anti-demokratis a la Trump.

Struktur federal AS, dengan pemisahan kekuasaan dan checks and balances yang melekat padanya, bagaimanapun, masih menyediakan titik-titik resistensi. Gubernur negara bagian, jaksa agung lokal, dan hakim federal yang diangkat seumur hidup menciptakan lapisan-lapisan perlindungan yang tidak mudah ditembus oleh kekuasaan eksekutif yang membengkak. Masyarakat sipil—organisasi advokasi, media independen, akademisi, dan aktivis—tetap vokal dan aktif dalam mendokumentasikan penyimpangan dan memobilisasi perlawanan.

Namun kenyataan yang harus dihadapi adalah bahwa perlawanan ini, sekuat apa pun, beroperasi dalam konteks yang telah berubah secara fundamental. Ketika lembaga-lembaga antikorupsi dibongkar, ketika etika pemerintahan diabaikan, ketika individu-individu tanpa kualifikasi menempati posisi kekuasaan tertinggi, dan ketika uang oligarki mengalir bebas ke dalam mesin politik, struktur demokrasi mungkin masih berdiri—tetapi sebagian jiwanya telah tergadai.

Pertanyaan yang saya ajukan di awal—apakah AS di bawah Trump kedua adalah gabungan plutokrasi, kakistokrasi, dan kleptokrasi—memiliki jawaban yang didukung oleh bukti substansial: ya, karakterisasi ini memiliki dasar faktual yang kuat. Ini bukan retorika pengamat partisan atau hiperbola media. Para ilmuwan sosial serius, sejarawan yang telah memelajari keruntuhan demokrasi di berbagai belahan dunia, dan pengamat institusional yang kredibel menggunakan istilah-istilah ini bukan sebagai cibiran atau hinaan, melainkan sebagai deskripsi analitis terhadap perubahan struktural yang sedang terjadi.

Yang membuat situasi ini sangatlah mengkhawatirkan adalah kecepatan dan kedalamannya. Dalam demokrasi yang mapan, perubahan biasanya terjadi secara bertahap, memberikan waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi atau melawan. Tetapi apa yang terjadi dalam sepuluh bulan pertama pemerintahan Trump kedua menunjukkan percepatan yang mencengangkan. Dua bulan berikutnya, bahkan semakin menggila. Setiap hari membawa pengungkapan baru, setiap minggu ada puluhan institusi baru yang dilemahkan, setiap bulan ada norma baru yang dilanggar.

Namun sejarah juga mengajarkan bahwa demokrasi tidak pernah mati dalam satu kejadian dramatis. Ia memudar perlahan, diabaikan sedikit demi sedikit, sampai suatu hari masyarakat terbangun dan menyadari bahwa apa yang tersisa hanyalah cangkang kosong dari apa yang dulunya mereka kenal. AS mungkin belum mencapai titik itu. Masih ada waktu, masih ada institusi yang berfungsi, masih ada orang-orang yang peduli dan berjuang (ingat Sanders dan Zohran Mamdani?).

Jendela kesempatan itu sudah sangat menyempit. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah AS sedang bergerak menuju kombinasi mematikan plutokrasi-kakistokrasi-kleptokrasi, melainkan seberapa jauh bangsa itu akan membiarkan dirinya tergelincir sebelum memutuskan untuk berhenti—dan apakah ketika keputusannya diambil oleh majoritas rakyat AS, masih ada cukup institusi demokratis yang tersisa untuk memungkinkan pemulihan. Tahun 2026 agaknya bakal dikenang sejarah AS sebagai tahun kemerosotan terparah atau tahun kebangkitan terberat. Dan seluruh dunia memerhatikan dengan harap-harap cemas.

–##–

Bogor, 20 Januari 2026 06:50