Refleksi atas Krisis Global di Awal 2026

Oleh: Jalal

Saat dunia baru saja memasuki tahun 2026, saya ada dalam suasana hati yang muram dan khawatir. Visi keberlanjutan yang telah kita bangun selama beberapa dekade—dengan target-target ambisius dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) dan Persetujuan Paris—kini terancam runtuh.  Bukan lantaran kegagalan teknologi atau ketiadaan sumberdaya, melainkan karena sesuatu yang lebih mendasar: semakin memudarnya perdamaian. Konflik bersenjata yang berkecamuk di berbagai belahan dunia, dari Palestina hingga Ukraina, dari Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, hingga ketegangan geopolitik yang melibatkan kekuatan-kekuatan terbesar di dunia, telah mengikis fondasi paling esensial dari keberlanjutan itu sendiri.

Sebagai seseorang yang telah mengabdikan puluhan tahun untuk memelajari dan mengadvokasi keberlanjutan, saya semakin yakin bahwa kita telah melupakan prasyarat paling fundamental.  Tanpa perdamaian, tidak ada keberlanjutan yang mungkin diwujudkan.  Ini bukan sekadar ideal filosofis, melainkan sebagai realitas praktis yang jelas dapat diukur dan ditunjukkan dalam angka-angka kehancuran, perpindahan penduduk, emisi karbon, dan hancurnya sistem-sistem sosial dan ekonomi yang membutuhkan beberapa generasi untuk dibangun kembali.  Jadi, ketika saya mendengar Amerika Serikat menjatuhkan bom di Caracas dan menculik Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan istrinya, perasaan saya bertambah muram.

Ketika Perang Menghancurkan Masa Depan Bersama

Situasi di Palestina telah memasuki fase yang sangat memrihatinkan. Apa yang berlangsung bukan sekadar penjajahan, pencurian teritori, perlakuan apartheid, melainkan krisis kemanusiaan dengan dimensi yang mengerikan: genosida. Infrastruktur sipil hancur, akses terhadap air bersih terputus, sistem kesehatan kolaps, dan jutaan orang hidup dalam kondisi yang jauh dari standar kemanusiaan paling dasar. Generasi muda Palestina tumbuh tanpa akses pendidikan yang layak, tanpa kepastian keamanan, tanpa harapan akan masa depan yang bermartabat.  Ini jelas tragedi kemanusiaan, yang juga adalah pemborosan potensi manusia yang tak terhitung.  Berapa banyak ilmuwan, dokter, insinyur, atau pemimpin masa depan yang kehilangan kesempatan berkarya lantaran mereka lahir di tengah kekuatan kolonialisme Israel yang dilindungi Amerika Serikat dan difasilitasi banyak negara Eropa.

Di Ukraina, perang telah memasuki tahun keempat dengan konsekuensi yang meluas jauh melampaui batas-batas geografisnya. Aneksasi wilayah oleh Rusia telah menciptakan preseden berbahaya dalam tatanan internasional pasca-Perang Dingin. Kota-kota bersejarah rata dengan tanah, lahan pertanian yang subur, yang sebelumnya menjadi lumbung pangan dunia, kini dipenuhi ranjau dan kontaminasi, dan infrastruktur energi yang dibangun selama puluhan tahun hancur dalam hitungan beberapa bulan pertama. Dampaknya bergema hingga Afrika dan Asia, di mana krisis pangan memburuk karena gangguan ekspor gandum dan pupuk yang sebelumnya bisa mengandalkan pasokan dari Ukraina.  Ketegangan di Timur Tengah telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, dengan eskalasi yang melibatkan Iran dan berbagai aktor regional lainnya, tetapi dalang di baliknya selalu adalah Amerika Serikat dan Israel. Setiap serangan militer, setiap retaliasi, setiap ancaman embargo menciptakan gelombang ketidakpastian yang mengguncang pasar energi global.  Sementara itu, serangan langsung Amerika Serikat atas Nigeria dan Venezuela, dua negara dengan cadangan sumberdaya alam yang signifikan dan membuat liur kapitalistik Amerika Serikat menetes sederas-derasnya, menambah tekanan kompleksitas pada bangunan keamanan dan ekonomi global yang sudah rapuh.

Jejak Lingkungan Peperangan

Situasi keamanan dunia saat ini bila direnungkan dengan dalam menghadirkan ironi luar biasa.  Di satu sisi, kita berbicara tentang kemendesakan upaya mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menyelamatkan planet dari perubahan iklim. Di sisi lain, mesin-mesin perang terus bergemuruh, menyemburkan emisi dalam skala yang luar biasa. Sebuah tank tempur menghasilkan emisi setara dengan puluhan kendaraan sipil. Jet tempur dalam satu jam operasi menghasilkan polusi yang setara dengan perjalanan mobil ribuan kilometer. Ledakan bom tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga melepaskan partikulat dan bahan kimia berbahaya ke atmosfer.

Dam dampak lingkungan perang jauh melampaui urusan emisi langsung seperti itu. Pertimbangkan rantai pasokan global yang terganggu, yang memaksa kapal-kapal kargo mengambil rute yang lebih panjang, membakar lebih banyak bahan bakar. Pertimbangkan infrastruktur yang hancur—pembangkit listrik, sistem transportasi, fasilitas industri—yang harus dibangun kembali dengan konsumsi energi dan material yang masif. Pertimbangkan hutan yang terbakar, tanah yang terkontaminasi, dan ekosistem yang hancur, yang membutuhkan puluhan atau bahkan ratusan tahun untuk pulih.

Di Ukraina, entah berapa juta hektare lahan pertanian terkontaminasi, tidak hanya oleh ranjau tetapi juga oleh bahan kimia dan logam berat dari sisa-sisa perang. Di Palestina, infrastruktur pengelolaan air dan limbah yang hancur menciptakan krisis sanitasi yang berpotensi mencemari akuifer yang dibutuhkan jutaan orang. Entah berapa banyak pohon warga Palestina yang dibakar oleh mereka yang didorong, diizinkan, atau setidaknya dibiarkan oleh penjajah Israel.  Ini adalah luka-luka ekologis yang akan terus menganga dan mengucurkan berdarah hingga beberapa generasi mendatang.

Erosi Modal Manusia dan Kohesi Masyarakat

Salah satu dampak paling tragis dari konflik-konflik ini adalah pada dimensi manusia dan sosial keberlanjutan. Puluhan juta orang telah menjadi pengungsi atau mengalami perpindahan paksa. Anak-anak kehilangan tahun-tahun pendidikan yang krusial. Keluarga tercerai-berai. Trauma kolektif merasuki warga terdampak hingga puluhan tahun ke depan.

Di Palestina, generasi ketiga dan keempat setelah masuknya kekuatan kolonialis Israel tumbuh dalam pengungsian, yang banyak di antaranya tanpa hak kembali ke tanah leluhur mereka, tanpa kesempatan membangun kehidupan yang stabil. Di Ukraina, jutaan anak-anak telah kehilangan tahun-tahun sekolah, hidup dalam ketakutan akan serangan mendadak, menyaksikan kehancuran dan kematian pada usia yang seharusnya dipenuhi dengan permainan dan pembelajaran. Di berbagai zona konflik lainnya, pola yang sama berulang: masa kanak-kanak yang dicuri, potensi yang terbuang, generasi yang terluka.

Perpindahan massal penduduk menciptakan tekanan pada negara-negara penerima, memicu ketegangan sosial dan sering kali memicu sentimen xenofobia. Modal sosial—kepercayaan, kerjasama, kohesi komunitas—yang sejak lama diketahui para ilmuwan sosial merupakan fondasi masyarakat yang berkelanjutan, terkikis baik di negara-negara yang berkonflik maupun di negara-negara yang menerima pengungsi. Polarisasi politik memburuk, dialog antarbudaya terancam, dan ruang untuk kerjasama menyempit.  Tidak mengherankan bila kekuatan politik ekstrem Kanan tampak menguat beberapa tahun terakhir di banyak negara di Eropa.

Ketika Modal Finansial Diarahkan ke Penghancuran

Dimensi ekonomi dari kondisi ketidakamanan ini sama mengkhawatirkannya. Triliunan dolar yang seharusnya dapat diinvestasikan untuk energi terbarukan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur berkelanjutan kini dialihkan untuk membeli senjata, membiayai operasi militer, dan merekonstruksi apa yang telah dihancurkan. Ini adalah pemborosan sumberdaya dalam skala yang hampir tak terbayangkan.  SDGs dan Persetujuan Paris terus melaporkan kekurangan dana yang besar, tetapi Amerika Serikat punya anggaran militer yang dihamburkan untuk merusak banyak negara lain.

Namun dampak ekonominya lebih dalam dari sekadar belanja militer. Ketidakpastian geopolitik menciptakan volatilitas pasar yang menghambat investasi jangka panjang. Perusahaan menunda projek-projek transformatif karena ketidakpastian masa depan. Rantai pasokan global yang telah dioptimalkan selama puluhan tahun kini harus direstrukturisasi dengan biaya yang sangat tinggi. Negara-negara mengalihkan fokus dari kerjasama ekonomi kepada pembangunan ketahanan nasional dan kemandirian strategis, mengorbankan efisiensi dan sinergi yang telah dicapai melalui globalisasi.

Bagi negara-negara berkembang, dampaknya sangat brutal. Kenaikan harga pangan dan energi akibat konflik memukul populasi paling rentan. Dana pembangunan menguap dengan cepat ketika donor internasional mengalihkan sumberdaya untuk respons kemanusiaan darurat, sementara USAID malahan benar-benar ditutup.  Program-program yang dirancang untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan, menyediakan pendidikan, dan membangun infrastruktur dasar terhenti atau dibatalkan. Target-target pembangunan berkelanjutan yang sejak beberapa tahun terakhir sudah sulit dicapai lantaran kita dipukul oleh COVID-19 kini tampak semakin mustahil.

Konvergensi Krisis

Apa yang sedang kita saksikan ini bukanlah sekadar kumpulan krisis yang terpisah, melainkan sebuah polikrisis—situasi di mana berbagai krisis berinteraksi, berkonvergensi, dan saling memerkuat dengan cara-cara yang menciptakan risiko sistemik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konflik geopolitik jelas memerburuk krisis iklim. Krisis iklim menciptakan kelangkaan sumberdaya seperti air dan bahan pangan yang memicu konflik lebih jauh. Ketidakstabilan ekonomi memerburuk ketegangan sosial. Ketegangan sosial menciptakan tanah subur bagi ekstremisme dan konflik.

Wabah COVID-19 telah menunjukkan kepada kita betapa saling terhubungnya sistem-sistem global kita. Krisis kesehatan dengan cepat berubah menjadi krisis ekonomi, yang kemudian menjadi krisis sosial dan politik. Konflik-konflik yang berkecamuk sekarang menciptakan pola yang serupa tetapi lebih kompleks. Gangguan pada produksi dan ekspor pangan menciptakan kerawanan pangan di negara-negara yang jauh dari zona konflik. Lonjakan harga energi memukul ekonomi di seluruh dunia. Gelombang pengungsi menciptakan tantangan politik dan sosial di benua-benua yang berbeda.

Dalam konteks ini, upaya-upaya untuk mencapai keberlanjutan menjadi seperti mencoba membangun rumah di atas tanah yang terus bergetar lantaran gempa. Program-program ambisius untuk transisi energi terancam oleh ketidakpastian geopolitik. Investasi dalam infrastruktur hijau tertunda karena prioritas dialihkan ke keamanan dan pertahanan. Kerjasama internasional yang diperlukan untuk mengatasi tantangan global terhambat oleh ketidakpercayaan dan permusuhan.

Memprioritaskan Perdamaian sebagai Agenda Keberlanjutan

Namun, tentu saja, di tengah kegelapan ini, kita tidak boleh menyerah pada keputusasaan. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa bahkan konflik yang tampak paling tidak terpecahkan pada akhirnya dapat diselesaikan melalui dialog, kompromi, dan komitmen terhadap kepentingan bersama. Eropa, yang telah dirobek oleh dua perang dunia yang menghancurkan, kini hidup dalam perdamaian dan kemakmuran relatif selama delapan dekade. Musuh-musuh bebuyutan dapat menjadi mitra dagang dan sekutu.

Langkah pertama adalah pengakuan yang jujur bahwa jalur yang kita tempuh sekarang tidak berkelanjutan dalam arti yang paling literal. Tidak ada kemenangan militer yang dapat membenarkan kehancuran yang kita saksikan. Tidak ada kepentingan nasional yang dapat membenarkan penderitaan kemanusiaan dalam skala ini. Tidak ada agenda geopolitik yang lebih penting daripada masa depan Bumi dan peradaban kita.

Oleh karenanya, menurut hemat saya, kita membutuhkan kebangkitan kembali komitmen terhadap multilateralisme dan hukum internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan segala ketidaksempurnaannya, tetap merupakan forum terbaik yang kita miliki untuk dialog global dan penyelesaian konflik. Namun PBB hanya dapat berfungsi jika negara-negara anggota—terutama kekuatan-kekuatan besar—berkomitmen untuk bekerja melalui institusi ini dengan itikad baik, bukan sekadar menggunakannya sebagai arena untuk memerjuangkan kepentingan sempit, atau malah melindungi mereka yang jelas-jelas tak punya niat baik dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Kita membutuhkan investasi masif dalam diplomasi preventif. Jauh lebih mudah dan lebih murah untuk mencegah konflik daripada menghentikannya setelah dimulai. Ini memerlukan mekanisme peringatan dini yang lebih baik, mediasi yang lebih efektif, dan kesediaan untuk mengatasi akar penyebab konflik—ketidakadilan, ketimpangan, kelangkaan sumberdaya—sebelum mereka meletus menjadi kekerasan.  Kita membutuhkan arsitektur keamanan baru yang mencerminkan realitas abad ke-21, bukan konfigurasi kekuatan abad ke-20. Ini berarti mengakui keprihatinan keamanan yang sah dari semua negara sambil menegaskan prinsip-prinsip fundamental seperti integritas teritorial, penentuan nasib sendiri, dan perlindungan sipil. Ini berarti menciptakan mekanisme untuk manajemen persaingan yang mencegahnya meletus menjadi konfrontasi.

Yang paling penting, kita perlu mengintegrasikan agenda perdamaian ke dalam agenda keberlanjutan kita. SDGs di antaranya mencakup SDG16 tentang perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, tetapi ini sering diperlakukan sebagai tambahan, bukan sebagai fondasi yang diperlukan untuk semua tujuan lainnya. Kita perlu membalikkan perspektif ini: perdamaian bukan hanya salah satu tujuan di antara banyak tujuan lainnya, tetapi prasyarat untuk mencapai semuanya.  Ini berarti bahwa setiap kebijakan, setiap investasi, setiap program harus dievaluasi tidak hanya berdasarkan dampak lingkungan atau ekonominya, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap perdamaian dan stabilitas sosial. Projek infrastruktur yang menciptakan lapangan kerja dan mengurangi emisi juga harus dirancang untuk membangun jembatan antar-komunitas. Program pembangunan ekonomi harus mengikis ketimpangan yang dapat memicu konflik. Transisi energi harus mengelola kepentingan negara-negara yang bergantung pada ekspor bahan bakar fosil untuk menghindari destabilisasi.

Kita juga membutuhkan mekanisme pembiayaan baru yang mengakui biaya jangka panjang konflik dan manfaat jangka panjang perdamaian. Biaya rekonstruksi pasca-konflik jauh melebihi biaya mencegah konflik, namun kita terus mengalokasikan sumberdaya secara reaktif daripada preventif. Dana perdamaian internasional yang memadai, mekanisme asuransi untuk negara-negara yang rentan terhadap konflik, dan insentif ekonomi untuk penyelesaian damai sengketa dapat mengubah kalkulasi yang mendorong kekerasan.

Bahkan di tengah badai krisis saat ini, saya melihat ada sinar-sinar harapan yang harus kita pelihara dan perluas. Inisiatif-inisiatif akar rumput yang membangun dialog antarkomunitas di zona konflik. Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang terus bekerja melintasi garis pemisah untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan membangun perdamaian. Para ilmuwan dari negara-negara yang bermusuhan yang terus berkolaborasi dalam penelitian tentang tantangan bersama seperti perubahan iklim dan penyakit.  Kita melihat contoh-contoh kerjasama yang terus berlanjut bahkan di tengah ketegangan geopolitik: kerjasama dalam eksplorasi kekayaan hayati, koordinasi dalam respons terhadap pandemi, upaya bersama dalam konservasi ekosistem. Ini menunjukkan bahwa bahkan ketika pemerintah berkonflik, masyarakat sipil dapat menemukan cara untuk bekerja sama demi kepentingan bersama.

Panggilan untuk Bertindak

Sejarah bakal menilai generasi kita berdasarkan apakah kita mampu mengatasi polikrisis ini atau membiarkannya menghancurkan fondasi peradaban masa depan. Kita memiliki pilihan: terus berada di jalur konflik yang mengarah pada kehancuran yang mutual, atau mengambil jalan yang lebih sulit dan berliku namun lebih bermanfaat menuju perdamaian dan kerjasama.  Ini memerlukan keberanian politik dari para pemimpin untuk melampaui siklus retaliasi dan memilih diplomasi. Ini memerlukan keterlibatan warga yang menuntut perdamaian dan akuntabilitas dari pemerintah mereka—atau bahkan mendongkel pemerintahnya bila terus membahayakan perdamaian dunia. Ini juga memerlukan komitmen dari sektor swasta untuk tidak mendapat untung dari konflik, melainkan terus berinvestasi dalam perdamaian. Ini memerlukan visi dari masyarakat sipil untuk membangun jembatan dan memelihara dialog.

Sekali lagi saya hendak menekankan bahwa keberlanjutan tanpa perdamaian adalah kemustahilan. Kita tidak dapat membangun masa depan yang berkelanjutan di atas fondasi kekerasan, kehancuran, dan penderitaan. Prioritas pertama kita, sebelum semua yang lain, harus mengakhiri konflik-konflik yang menghancurkan masyarakat, merusak lingkungan, dan mengikis harapan generasi masa depan. Hanya di atas fondasi perdamaian yang kokoh kita dapat membangun dunia yang adil, makmur, dan berkelanjutan yang kita semua inginkan.

Tahun 2026 dapat menjadi titik balik—menuju lebih banyak konflik dan kehancuran, atau menuju rekonsiliasi dan pembangunan kembali. Pilihan ada di tangan kita, dan waktu untuk memilihnya adalah sekarang.

–##–