Jakarta, 30 Agustus, 2025. Indonesia Climate Justice Literacy (ICJL), beserta 212 organisasi Masyarakat sipil, yang tergabung dalam koalisi independen peduli masyarakat, sangat mengecam tindakan intervensi dalam menangani krisis ketidakadilan yang sedang terjadi di banyak wilayah di Indonesia, khususnya terkait penyuaraan aspirasi masyarakat yang direspon dengan pelindasan brutal terhadap buruh pengemudi ojek online oleh aparat kepolisian. ICJL mendesak aksi konkret untuk mewujudkan transparansi kebijakan pemerintah, keadilan dalam menyuarakan pendapat rakyat, beserta penonaktifan Kapolri atas kinerja buruknya dalam menangani demonstrasi, yang telah memprovokasi massa menjadi anarkis dan menimbulkan korban tak sedikit korban jiwa.

Insiden tragis yang menewaskan Affan Kurniawan, adalah simbol perjuangan para buruh, khususnya ojek online. Ia bukanlah kejadian terisolasi, melainkan hasil dari pola sistematis represi negara terhadap aspirasi rakyat. Buruh ojek online, yang menjadi garda terdepan ekonomi digital di tengah krisis iklim, menghadapi eksploitasi berlapis, mulai dari regulasi blunder yang pro-korporasi, upah tidak manusiawi, dan kekerasan fisik saat bersuara. ICJL serta organisasi masyarakat sipil lainnya melihat ini sebagai ketidakadilan iklim sosial yang lebih luas dan sistematis, dimana perubahan iklim memperburuk kondisi pekerja rentan, sementara pemerintah selalu gagal dan gagap memberikan perlindungan.

Untuk itu, ICJL beserta 212 organisasi masyarakat sipil, dengan keras mendesak hal-hal berikut secara intervensi:

  1. Transparansi Kebijakan Pemerintah: Pemerintah harus segera membuka akses penuh terhadap proses pembuatan regulasi terkait tenaga kerja, lingkungan, dan ekonomi digital. Tidak ada lagi kebijakan tertutup yang menguntungkan elite sambil menginjak rakyat kecil. Kami menuntut adanya audit independen atas semua regulasi blunder yang telah diterapkan, termasuk yang mengabaikan dampak iklim pada komunitas miskin.
  2. Keadilan dalam Menyuarakan Pendapat: Hak konstitusional rakyat untuk berdemonstrasi harus dilindungi tanpa kekerasan. Kami menyerukan reformasi protokol penanganan demo, termasuk pelatihan aparat untuk menghindari provokasi. Setiap bentuk represi terhadap suara rakyat, seperti yang dialami buruh ojek online, harus dihentikan dan pelakunya diadili.
  3. Segera bebaskan seluruh demonstran yang ditahan di seluruh Indonesia. Penahanan tersebut mencederai hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Presiden segera mendesak Institusi Polri untuk menghentikan seluruh sikap represif dalam menangani demonstrasi. Kapolri dan Presiden bertanggung jawab penuh, mengadili, dan memproses secara transparan pidana anggota polisi serta pemberi perintah tindakan kekerasan pada massa aksi, bukan sekadar melempar maaf dan mekanisme etik oleh Propam;
  4. Presiden perlu membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelaku kekerasan terhadap massa aksi 28 Agustus 2025.
  5. Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri. Tidak hanya Kapolri, institusi Polri harus dievaluasi dan direformasi secara menyeluruh. Presiden perlu memerintahkan investigasi independen dan transparan atas berbagai pelanggaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengamanan aksi demonstrasi, lalu memulai agenda reformasi kepolisian secara sistematis. Sudah saatnya kepolisian dipaksa berubah menjadi lembaga profesional, akuntabel, demokratis, dan jauh dari abuse of power.
  6. Pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR-RI menindak dan memberi sanksi keras pada anggota-anggota DPR-RI yang berlaku tidak patut dan memicu kemarahan rakyat, seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Adies Kadir, Deddy Sitorus, Nafa Urbach, Surya Utama, Rahayu Saraswati, dan Sigit Purnomo Syamsuddin Said.
  7. Presiden dan DPR segera penuhi tuntutan demonstran, mulai dari atasi krisis lapangan kerja, batalkan R-KUHAP, hentikan semua program strategis nasional (PSN) maupun program pemerintah yang merusak lingkungan dan merampas hak hidup masyarakat adat, bahas RUU Perampasan Aset dengan mengedepankan partisipasi publik yang bermakna, hentikan pengelolaan anggaran negara yang bertolak belakang dengan prinsip efektif dan efisien, dan kebijakan pajak yang berkeadilan;
  8. Pihak militer untuk tidak memasuki ruang sipil dan memanfaatkan situasi untuk merusak kondisi demokrasi lebih jauh. Komnas HAM tidak hanya diam dan perlu segera melakukan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran HAM serius extra judicial killing atau penggunaan kekuatan berlebihan dalam insiden penabrakan pengemudi ojek online oleh kendaraan Brimob saat demonstrasi di Jakarta;
  9. Komnas HAM harus memantau dan menilai tindakan pemerintah maupun aparat kepolisian yang memberikan kontrol berlebihan atas media sosial selama aksi penyampaian pendapat sebagai pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi, dan hak atas partisipasi publik sebagaimana dijamin UUD 1945 dan ICCPR;
  10. Bubarkan Kementerian HAM dan pecat Natalius Pigai sebagai Menteri HAM sebab keberadaannya gagal memitigasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh alat-alat negara sendiri.

ICJL beserta koalisi siap untuk memobilisasi gerakan perlawanan secara damai dan kolektif untuk mewujudkan tuntutan ini. Kami mengajak para buruh, aktivis lingkungan, masyarakat sipil, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung dalam aksi solidaritas. Hanya dengan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, kita bisa membangun Indonesia yang berkelanjutan dan adil bagi semua.

  1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Indonesia Corruption Watch (ICW)
  2. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
  3. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
  4. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
  5. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya
  6. Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
  7. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
  8. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
  9. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
  10. Human Rights Working Group (HRWG)
  11. Indonesia Climate Justice Literacy (ICJL)
  12. Generasi Muda Keadilan Iklim (GerakIklim)
  13. LBH APIK Jakarta
  14. LBH Padang
  15. Federasi Pelajar (FIJAR)
  16. JAKAMPUS Universitas Terbuka
  17. LBH Keadilan Samawa Rea
  18. AMAN Daerah Sumbawa
  19. Integritas Transparansi Kebijakan (ITK) Sumbawa
  20. Ruang Setara (RASERA) Project
  21. Think Inc Indonesia Legal Office
  22. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)
  23. Badan Eksekutif Mahasiswa IPB University
  24. Akademi Pergerakan IPB
  25. Barikade TANI
  26. FIAN Indonesia
  27. Partai Pembebasan Rakyat (PPR)
  28. Salam 4 Jari
  29. Dialokota
  30. Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)
  31. Public Virtue Research Institute
  32. Progresip.id, media kelas pekerja
  33. Partai Hijau Indonesia (PHI)
  34. Kolektif Membaca Melawan
  35. Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)
  36. FIB UI Anti Kekerasan Seksual (FIB ANTIKS)
  37. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
  38. Perkumpulan HuMa Indonesia
  39. Wahana Lingkungan Hidup Jambi
  40. Institute for Human and Ecological Studies (Inhides)
  41. Social Justice Indonesia
  42. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
  43. Suara Muda Kelas Pekerja Partai Buruh (SMKP)
  44. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung
  45. Enter Nusantara
  46. Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA)
  47. Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (LMID)
  48. Kelompok Kerja 30 (POKJA30)
  49. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
  50. AMAR Law Firm & Public Interest Law Office (AMAR)
  51. SETARA Institute for Democracy and Peace
  52. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
  53. Komite Aksi Mahasiswa Universitas Hang Tuah Surabaya Pro Demokrasi (Hantu PD)
  54. Logos ID
  55. Marsinah.ID
  56. Pusat Studi Agraria IPB University
  57. Ikatan Alumni FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Ikahum Atma Jogja)
  58. Insulinde Sejarah
  59. Lingkar Diskusi Gender (LDG)
  60. Komunitas Alumni Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Pemuda Bali
  61. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
  62. Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ)
  63. Dirty Vote
  64. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)
  65. Parlemen-BEM FTSP Universitas Trisakti
  66. Anti Corruption Committee Sulawesi
  67. Sajogyo Institute
  68. Sadar Setara
  69. Blok Politik Pelajar
  70. Lokataru Foundation
  71. KASTRAD FK UII
  72. Sawit Watch
  73. Suara Ibu Bandung
  74. Perkumpulan HuMa Indonesia
  75. Yayasan SatuDunia (OneWorld Foundation Indonesia)
  76. Perkumpulan Alumni Universitas Hang Tuah Surabaya
  77. Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) FH Unila
  78. Pusat Kajian Hukum Sriwijaya
  79. Greenpeace Indonesia
  80. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
  81. Extinction Rebellion Indonesia (XR id)
  82. Front Muda Revolusioner (FMR)
  83. LBH AP PP Muhammadiyah
  84. Revolusi Jolly Roger
  85. Migrant CARE
  86. Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah
  87. NIKA JABAR
  88. Judianto Simanjuntak (Pengacara Publik di Public Interest Lawyer Network (Pil-Net) Indonesia)
  89. Cyclekleng (komunitas sepeda Denpasar)
  90. LBH Jentera
  91. Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup (PSL), IPB University
  92. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
  93. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
  94. Solidaritas Perempuan (SP)
  95. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
  96. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
  97. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)
  98. POJOK FISIP UNILA
  99. IKOHI (Ikatan Kemanusiaan Korban Penghilangan Paksa Indonesia)
  100. Komunitas Taman 65
  101. Yayasan Cahaya Guru
  102. Auriga Nusantara
  103. Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK)
  104. Organisasi Lam Maju Desa Lae Haporas, Kab. Dairi, Sumatera Utara
  105. ARTIKULA HIJAU
  106. Yayasan Tifa
  107. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)
  108. Organisasi Harapan Maju, Desa Pandiangan Kab. Dairi, Sumut
  109. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
  110. Transparency International Indonesia
  111. Cangkang Queer
  112. Institut Hubungan Industrial Indonesia
  113. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
  114. Yayasan Roehana Independen Indonesia
  115. Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI)
  116. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)
  117. Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK)
  118. Serikat Pekerja Kampus (SPK)
  119. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut (BAKUMSU)
  120. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
  121. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
  122. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali
  123. Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)
  124. Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia (FAMM Indonesia)
  125. Arus Pelangi
  126. Lentera Gayatri
  127. Logos ID
  128. Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Malang Raya
  129. Samsara
  130. Save All Women and Girls
  131. Jaringan Perempuan Yogyakarta
  132. Kampoeng Tjibarani Bandung
  133. Perkumpulan Destructive Fishing Watch Indonesia (DFW Indonesia)
  134. Public Interest Lawyer Network (PILNET) Indonesia
  135. Perkumpulan Creata
  136. Yayasan Srikandi Lestari
  137. Sanggar Swara
  138. Satya Bumi
  139. Asia Justice and Rights (AJAR)
  140. Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI)
  141. Kolektif GPTB
  142. Berpuisi dengan Gembira
  143. Koaksi Indonesia
  144. Rumah Pengetahuan Amartya
  145. Berdikari Space
  146. Public Relations Esa Unggul University
  147. Laboratorium Desain Sosial
  148. Public Interest Lawyer Network (Pil-Net) Indonesia
  149. Perkumpulan Ayam Sejahtera Indonesia (PASI)
  150. Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)
  151. YLBHI – Lembaga Bantuan Hukum Makassar
  152. Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)
  153. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya
  154. DecodeInsane
  155. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
  156. Suara Kebebasan
  157. Jedakata
  158. Kait Nusantara
  159. Yayasan Srikandi Sejati
  160. Asosiasi LBH APIK Indonesia
  161. Pelangi Khatulistiwa
  162. Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2025
  163. Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
  164. Gender Research Student Center (GREAT) UPI
  165. Working Group ICCA Indonesia (WGII)
  166. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  167. Trisakti Lawan Tirani
  168. Perkumpulan Suara Kita
  169. Institute for Research and Empowerment (IRE)
  170. Amerika Bergerak
  171. Tim Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) Aceh
  172. LBH APIK Aceh
  173. Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (KOMPAK)
  174. Indonesia Budget Center (IBC)
  175. IPEMI Kota Malang
  176. Kawan Medis
  177. Animals Don’t Speak Human (ADSH)
  178. Sanubari Sulawesi Utara
  179. Veritas Hukum
  180. Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM)
  181. Constitutional and Administrative Law Society (CALS)
  182. 350 Indonesia
  183. Perempuan Mahardhika
  184. Yayasan Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat Indonesia (IPAS)
  185. Jaringan Akademisi GERAK Perempuan
  186. Yayasan Bahana Rumah Relawan Peduli
  187. Yayasan Penabulu
  188. Communication for Change, Jakarta
  189. Making Foundation, Jakarta
  190. Peduli Aja Dulu (@peduliajadulu)
  191. Perkumpulan Sawit Watch
  192. Koo PURNA
  193. Jerat Kerja Paksa
  194. Jaringan Kerja Gotong Royong
  195. Lingkar Studi Advokat (LSA)
  196. Pegiat Kesehatan Masyarakat (SAFETY)
  197. Combine Resource Institution
  198. Social Movement Institute
  199. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) Yogyakarta
  200. Beranda Migran
  201. International Migrants Alliance (IMA)
  202. Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI)
  203. Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Hong Kong
  204. Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Macau
  205. Asosiasi Buruh Migran Indonesia (ATKI) Hong Kong
  206. Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) Hong Kong dan Macau
  207. Persatuan BMI Tolak Overcharging (PILAR) Hong Kong
  208. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
  209. Yayasan Srikandi Indonesia
  210. LBH Kesehatan Indonesia
  211. Cakra Wikara Indonesia
  212. PUSHAM UII