Oleh: Joko Tri Haryanto * 

Setelah melewati perjalanan yang panjang, pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati perluasan barang kena cukai (BKC) baru berupa plastik. Secara bersamaan, DPR juga mengusulkan agar pemerintah segera menyusun daftar potensi BKC lainnya seperti: minuman berpemanis dan berkarbonasi, kendaraan bermotor, Bahan Bakar Minyak (BBM), bumbu penyedap (MSG) serta beberapa jenis lainnya yang memenuhi kriteria BKC. Dengan mengenakan cukai, pemerintah berharap agar konsumsi barang-barang tersebut dapat dikendalikan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan baik bagi kesehatan masyarakat maupun lingkungan.

Hal ini cukup fundamental dan perlu diketahui publik secara umum mengingat cukai memiliki karakteristik yang berbeda dengan pungutan pajak. Berdasarkan regulasi, definisi cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Sebelum plastik, beberapa barang yang menjadi BKC saat ini adalah: etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, serta berbagai hasil tembakau baik sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan lainnya. Di dalam beleid juga disebutkan bahwa penambahan atau pengurangan kategori BKC dimungkinkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Dasar pemungutan cukai adalah jumlah produksi dari BKC dan harus segera dilunasi pada saat pengeluaran dari pabrik atau tempat penyimpanan. Jadi pengenaan cukai ini diletakkan di hulu dan konsumen langsung membayar cukai di depan. Hal inilah yang secara prinsip membedakan cukai dengan pajak, meskipun secara maksud dan tujuan ada kesamaan antara keduanya.

Problem transportasi darat

Dari banyak potensi BKC, tulisan ini mencoba fokus pada potensi pengenaan cukai BBM. Ide pengenaai cukai BBM tak lepas dari permasalahan di sektor transportasi darat yang tak berkesudahan khususnya di beberapa kota besar termasuk Provinsi DKI Jakarta. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kondisi transportasi di sebagian besar daerah di Indonesia belum tertata dengan baik. Perbaikan sudah banyak dikerjakan serta terlihat signifikan, namun tingginya dominasi kendaraan pribadi memang masih menjadi kendala utama. Akibatnya kemacetan menjadi santapan sehari-hari sehingga masyarakat harus menempuh perjalanan berjam-jam tanpa ada alternatif solusi lainnya. Belum lagi jika musim hujan tiba, problematika banjir melengkapi derita yang dihadapi warga ibu kota.

Biaya kemacetan itu sendiri jika dikalkulasikan ternyata menghasilkan besaran nilai yang cukup fantastis, baik dari sisi sosial maupun kerugian ekonomi. Menurut data Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, hingga tahun 2007 saja, biaya kemacetan di ibu kota sudah mencapai Rp42,9 triliun, yang terdiri dari kerugian waktu, BBM, dan kesehatan. Kecepatan rata-rata lalu-lintas 20-21 km/jam, dengan waktu berhenti sekitar 60% dibandingkan waktu bergerak 40%, membuat Jakarta sangat tidak kompetitif dibandingkan ibu kota lainnya di dunia.

Karenanya pemerintah perlu segera memikirkan kebijakan yang diharapkan dapat mengurangi problematika kemacetan. Karena bersifat lintas kewenangan, kebijakan harus melibatkan  Pemerintah Pusat maupun Pemda termasuk DKI Jakarta. Pilihan kebijakan dapat bersifat fiskal atau non-fiskal. Kebijakan fiskal terkait pengenaan pungutan berbagai pajak kendaraan bermotor, pajak parkir serta perbaikan mekanisme pengelolaan transportasi publik. Sedangkan kebijakan non-fiskal meliputi peraturan batas umur kendaraan, penomoran ganjil genap serta perbaikan manajemen transportasi.

Pemerintah sendiri sudah menerapkan kebijakan fiskal pengelolaan transportasi darat. Dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD), pemerintah sudah mengupayakan pengurangan kepemilikan kendaraan bermotor melalui tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) progresif sekaligus tarif mahal untuk pajak parkir resmi. Sayangnya kebijakan tersebut dirasakan belum mampu mengurangi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor terutama di Jakarta. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi kebijakan, wacana pemungutan cukai BBM sekiranya menarik untuk dicermati bersama-sama.

Oleh banyak pihak, kendaraan bermotor sudah memenuhi kriteria BKC karena  jika pemakaiannya berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan kesehatan lingkungan hidup akibat polusi udara yang semakin tinggi. Kebijakan tersebut sekaligus mengoreksi eksternalitas lingkungan serta dapat menekan volume konsumsi BBM yang berdampak pada penghematan belanja negara dalam APBN sekaligus meningkatkan kualitas penyediaan BBM secara bertahap.

Atas dasar itulah pemerintah wajib mengendalikan konsumsi serta mengawasi peredaran BBM. Dalam Undang-Undang (UU), pemerintah punya kewenangan menambah atau mengurangi jenis barang yang masuk kriteria BKC. Beberapa variabel yang perlu diperhatikan dalam pengenaan cukai BBM diantaranya nilai tukar, ICP, pertumbuhan ekonomi,volume konsumsi BBM dan besaran tarif yang digunakan. Dengan pengenaan cukai BBM, nantinya tidak akan menghilangkan kewajiban berbagai jenis pajak kendaraan, namun ada sedikit penyesuaian di dalam sistem penghitungan. Cukai BBM akan ditetapkan dimuka dan dikenakan hanya untuk jenis yang masih mengandung komponen fossil fuel. Hasil penerimaannya wajib di ear marking untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) serta memperbaiki infrastruktur transportasi umum.

Pihak yang memungut cukai BBM ini nantinya pemerintah pusat, langsung dibagikan kepada Pemda, sesuai jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayahnya. Pemda yang tidak menaati aturan penggunaan dapat dikenakan sanksi dan hukuman misalnya tidak mendapatkan alokasi dana untuk periode selanjutnya. Yang menjadi tantangan adalah sudah adanya pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) atas BBM sehingga dikhawatirkan terjadi duplikasi pungutan. Dengan demikian opsi yang dapat direkomendasikan adalah menambahkan indikator emisi di dalam skema PBB-KB atau mengubah pungutan menjadi cukai BBM. Dan ini wajib disegerakan untuk dibahas karena polusi udara yang dimunculkan akibat penggunaan fossil fuel yang masih dominan akan terus memperburuk kualitas hidup masyarakat.

–##–

* Joko Tri Haryanto adalah Pegawai di Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.