Oleh: Rita Helbra Tenrini *

Siapa yang menanggung beban paling berat dari bencana alam akibat perubahan iklim?

Perdebatan ini terus menjadi polemik manakala terjadi bencana alam akibat perubahan iklim. Semua pihak mengaku sebagai kelompok yang paling terdampak dari bencana alam tersebut. Sementara kelompok rentan yang menanggung dampak paling besar dari bencana alam, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang sama dengan kelompok lainnya.

Bencana banjir yang baru saja terjadi di tanggal 25 Februari 2020 merupakan rangkaian dari bencana banjir yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan menjadi sejarah baru bencana banjir yang terjadi di Indonesia. BMKG juga menyatakan bahwa curah hujan di Jabodetabek yang terjadi pada awal tahun 2020 adalah yang paling ekstrim sepanjang sejarah. Curah hujan 377 mm/hari yang terjadi di Halim PK merupakan rekor tertinggi curah hujan sejak adanya pencatatan curah hujan.

Kerugian material yang ditanggung pada banjir tahun 2020 juga sangat besar. Menurut Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, pada sektor ritel sebanyak lebih dari 400 toko ritel tidak beroperasi, sektor pariwisata terjadi penurunan sebesar 50% s.d 70%, sektor restoran terjadi penurunan omset sebesar 50%, sektor transportasi terjadi penurunan omset 70% yang berasal dari taksi, Grab dan Gojek, dan sektor infrastruktur mengalami kerugian ratusan miliar.

Total kerugian kurang lebih 1 triliun rupiah dari bencara banjir yang hanya berlangsung selama satu minggu. Sementara kerugian non material adalah korban jiwa sebanyak 43 orang meninggal dan 187.000 orang mengungsi.

Kerugian tersebut dirasakan paling besar oleh kelompok rentan yang terdiri atas lansia, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok khusus lainnya. Hal ini disebabkan ketidaksetaraan kondisi seperti usia, keterbatasan gerakan dan kondisi lainnya.

Pada kejadian banjir di Jakarta awal tahun 2020 memakan korban jiwa dari kelompok rentan 2 orang di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu yang berasal dari kelompok lansia, belum lagi korban mengungsi dan kerugian material karena kehilangan harta benda.

Korban jiwa disebabkan hipotermia, paparan suhu dingin akibat banjir dalam waktu lama yang menyebabkan tubuh kehilangan kontrol untuk mengatur suhu panas dalam tubuhnya sendiri. Hal ini dapat terjadi dengan cepat juga untuk kelompok rentan lainnya yaitu anak-anak dan penyandang disabilitas.

Kalangan rentan ini memiliki keterbatasan kemampuan untuk keluar dari daerah rawan banjir dan ketahanan dalam menghadapi bencana banjir.

Kelompok rentan tersebut adalah kelompok yang mengalami ketidak adilan paling besar atas bencana alam yang terjadi akibat perubahan iklim. Dimana sering kali dampak negatif terbesar dari perubahan iklim dirasakan oleh kelompok yang sebenarnya paling tidak merusak lingkungan seperti kelompok yang rentan tersebut lansia, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok khusus lainnya.

Ketidakdilan tersebut yang menjadi pencetus munculnya aksi global climate justice. Aksi global climate justice berdiri kurang lebih pada tahun 2009 bersamaan dengan United Nations Climate Change Conference di Kopenhagen.

Climate justice merupakan aksi global yang terdiri dari kelompok atau individu yang berkomitmen untuk mengambil tindakan dalam menghadapi bencana akibat perubahan iklim.

Salah satu tujuan aksi tersebut adalah untuk memperkuat hak dan suara masyarakat yang terkena dampak dalam menghadapi krisis iklim. Aksi global climate justice mengaitkan efek perubahan iklim dengan konsep keadilan sosial, berupa kesetaraan, hak asasi manusia, hak komunitas, dan tanggung jawab dari masa lalu terhadap perubahan iklim.

Kesepakatan multilateral dalam hal perubahan iklim yang disebut sebagai Paris Agreement, berupaya membatasi kenaikan suhu global 2 derajat, dan berusaha untuk setidaknya menjadi 1,5 derajat. Yang akhirnya menghasilkan skenario Nationally Determined Contribution (NDC) berupa pembatasan emisi untuk beberapa sektor penyumbang emisi.

Kelompok rentan seharusnya ikut dalam setiap pembahasan skrenario dan implementasinya, sebagai kelompok yang merasakan dampak terbesar dari perubahan iklim. Aksi adaptive climate justice seharusnya menjadi salah satu aksi yang perlu dilaksanakan agar kelompok rentan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang terjadi dan menciptakan level of playing field yang setara dengan kelompok lainnya.

Dalam implementasinya dengan melibatkan kelompok rentan mulai dari musyawarah perencanaan dan pengembangan daerah maka dapat diketahui kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh kelompok rentan tersebut untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi bencana alam akibat perubahan iklim.

Informasi yang didapatkan adalah yang sesuai dengan kebutuhan apabila didapat langsung dari dalam kelompok rentan tersebut. Kesiapan sarana prasarana yang dibutuhkan kelompok rentan pada saat terjadinya bencana dapat membantu meminimalisir kerugian material dan non material dari kelompok rentan tersebut.

–##–

 *Rita Helbra Tenrini adalah Peneliti pada Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral  Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Artikel ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan institusi dimana penulis bekerja.