Doha, Qatar, 7 Desember 2012 – Saat sesi perundingan tingkat ministrial (High Level Segment) dari konferensi perubahan iklim ke-18 (UNFCCC COP) dimulai pada minggu kedua negosiasi, Delegasi Republik Indonesia menyelenggarakan dua acara penting tentang REDD+ di dua tempat yang berbeda.

Dua acara tersebut yaitu acara side event konferensi dari Kementerian Kehutanan (Kemhut) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) untuk menandai 15 tahun perjalanan Indonesia melakukan pengurangan emisi dari deforestasi bertempat di Qatar National Convention Center (QNCC), dan acara “Indonesia REDD+ High-Level Dinner Briefing: Moving Beyond Carbon” yang diselenggarakan oleh Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ di Hotel Sheraton Doha.

“Hutan adalah barikade terakhir dalam memerangi dampak perubahan iklim, dengan cara memerangi pembalakan liar dan perburuan satwa yang berada di hutan” kata Ketua Delegari RI untuk COP18 Rachmat Witoelar pada pidato pembukaan side event Kemhut dan DNPI.

Sedangkan Yuyu Rahayu dari Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa sebagai upaya transparansi dan memperkuat basis data kehutanan di Indonesia, telah dibentuk Indonesia’s National Forest Monitoring System (INFS). Sistem monitoring tersebut mengkombinasikan Forest Monitoring System dan Statistic System dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi dan memperkirakan jumlah volume dan perkembangan berbagai macam hutan di Indonesia.

Sementara dalam acara Satgas REDD+ yang mengundang para pejabat tinggi dari negara sahabat dan organisasi PBB, ilmuwan dan tokoh masyarakat sipil dari berbagai sektor, Ketua Satgas REDD+ Dr. Kuntoro Mangkusubroto menuturkan perjalanan membangun kesiagaan REDD+ di Indonesia , sebagai tindak lanjut komitmen target pengurangan emisi GRK hingga 26-41% pada tahun 2020 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pertemuan tersebut Kuntoro menyampaikan kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh Satgas REDD+, diantaranya penerbitan Strategi Nasional REDD+, penerapan pendekatan multi-pintu dalam penegakan hukum untuk melawan perusakan hutan, keterbukaan informasi kepada publik dalam berbagi peta hutan dan gambut, dan pelaksanaan REDD+ di desa-desa di Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan, dibawah payung kerjasama pemerintah Indonesia dengan Norwegia.

Indonesia telah memiliki 2 propinsi percontohan REDD, yaitu Kalimantan Tengah dibawah kerjasama LoI Indonesia dengan Norwegia dan di Sulawesi Tengah dibawah program UNREDD Indonesia. Di dalam kedua kesempatan itu, provinsi percontohan melakukan berbagi pengalaman.

Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang menuturkan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dengan menyatakan perlunya menyeimbangkan ketepatan dan konsistensi teknis dengan prioritas meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mata pencaharian serta kehidupan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dan tergantung pada hutan.

Sementara Sulawesi Tengah menceritakan kegiatan proyek percontohan UN REDD di Palu dengan melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Kemajuan hutan Indonesia untuk terus melaju melampui karbon dikuatkan dengan tanggapan dari Mina Susana Setra dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengenai penerimaan dan pembahasan peta wilayah adat dan kearifannya dalam tata kelola hutan.

Baik Rachmat Witoelar dan Kuntoro mengemukakan bahwa REDD+ berperan penting dalam mengurangi emisi di Indonesia dan diarus utamakan ke dalam strategi pembangunan nasional Indonesia yang pro-job, pro-poor, pro-growth dan pro-environment.

Kedua Side Event tersebut mempertegas konsistensi komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan pengurangan emisi dari kerusakan hutan melalui skema (REDD+).

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Amanda Katili Niode, Koordinator Divisi Komunikasi, Informasi, Edukasi, Dewan Nasional Perubahan Iklim. Email: amanda.katili@dnpi.go.id Tel: (021) 3511400. HP: 082112934285