Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar yang luar biasa dalam tata kelola karbon global. Dari Kapuas Hulu sampai Sorong, masyarakat lokal terus dibanjiri janji-janji—baik dari pemerintah, investor, maupun NGO—bahwa menjaga hutan akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Tetapi janji-janji itu tak kunjung datang.
Di negeri para calo, mereka yang seharusnya menjaga kepentingan publik—pejabat pemerintahan, anggota DPR, akademisi, pengacara, hakim, jaksa—ikut memainkan peran sebagai calo, bukan lagi untuk kepentingan bersama, melainkan demi keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah.
Lottokrasi adalah ide gila yang butuh keberanian eksperimen sosial. Demokrasi kita sedang sakit. Solusinya? Hancurkan demokrasi? Tentu tidak. Tapi reset sistem ini dari akarnya.
Ada banyak konteks ekonomi, sosial, dan lingkungan yang penting menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan di balik gejolak tambang dan smelter nikel.
