Di negeri para calo, mereka yang seharusnya menjaga kepentingan publik—pejabat pemerintahan, anggota DPR, akademisi, pengacara, hakim, jaksa—ikut memainkan peran sebagai calo, bukan lagi untuk kepentingan bersama, melainkan demi keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah.