Selain menghadapi ancaman perang, krisis ekonomi, krisis iklim dan krisis kemanusiaan, akibat perilaku negara adidaya Amerika Serikat dan para pendukungnya, dunia saat ini tengah mengalami kebangkrutan air. Dalam laporan terbaru berjudul “Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era” yang diterbitkan oleh United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH), Selasa (20/1), para ilmuwan Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mendeklarasikan era kebangkrutan air sebagai realitas pasca-krisis baru.

Dalam istilah ekonomi, kebangkrutan didefinisikan sebagai kondisi di mana perusahaan mengalami kerugian besar hingga bangkrut atau gulung tikar atau jika diterapkan dalam konteks individu, kebangkrutan adalah kondisi di mana seseorang jatuh miskin karena harta bendanya habis. Kondisi kebangkrutan air adalah kondisi di mana pasokan air mengalami kerusakan permanen yang tidak bisa dipulihkan dan berdampak pada miliaran penduduk dunia.

Sebelum memaparkan penyebabnya, sebaiknya Anda membaca terlebih dahulu data-data ilmiah yang ada dalam laporan ini. Bersyukurkan jika Anda dan keluarga Anda belum menjadi korbannya.

  • 50%: Danau besar di seluruh dunia mulai kehilangan air sejak awal 1990-an (dengan 25% umat manusia secara langsung bergantung pada danau tersebut). Catatan: Coba cek kondisi danau-danau di Indonesia.
  • 50%: Sumber air untuk memenuhi kebutuhan domestik/rumah tangga di dunia sekarang diambil dari air tanah. Anda mengalaminya?
  • 40%+: Kondisi sumber air irigasi yang dari akuifer yang terus mongering.
  • 70%: Akuifer utama yang menunjukkan penurunan volume air dalam jangka panjang.
  • 410 juta hektar: Luas lahan basah alami (situ, rawa, paya, dan sebagainya) – seluas wilayah Uni Eropa – yang dirusak/dihapus (erased) dalam lima dekade (50 tahun) terakhir. Coba tengok di lingkungan sekitar Anda.
  • 30%+: Massa gletser global yang hilang di sejumlah lokasi sejak 1970, dengan seluruh pegunungan di dataran rendah dan menengah diperkirakan akan kehilangan gletser fungsional sama sekali dalam beberapa dekade. Catatan: Coba cek kondisi lapisan es di Jaya Wijaya.
  • Lusinan: Jumlah sungai besar yang sekarang gagal mencapai laut (akibat kekeringan) selama beberapa bulan dalam setahun.
  • 50+ tahun: Setara waktu yang dihabiskan untuk mengekploitasi atau menggunakan air secara berlebihan di cekungan sungai dan akuifer.
  • 100 juta hektar: Luas lahan pertanian yang rusak akibat salinisasi atau akumulasi garam dalam tanah karena kekeringan.

Dampaknya? Bagi diri kita, tetangga kita dan seluruh penduduk dunia:

  • 75%: Porsi jumlah penduduk yang terdampak di negara-negara yang diklasifikasikan sebagai negara yang kekurangan air atau tidak aman air.
  • 2 miliar: Jumlah penduduk yang tinggal di lokasi yang tenggelam, mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence akibat eksploitasi air tanah berlebihan. Coba cek di Jakarta dan wilayah pesisir lain di Indonesia.
  • 25 cm: Penurunan muka tanah tahunan yang dialami oleh beberapa kota.
  • 4 miliar: Orang menghadapi kelangkaan air parah setidaknya satu bulan setiap tahun.
  • 170 juta hektar: Luas lahan pertanian yang mengandalkan irigasi yang berada di bawah kelangkaan air tinggi atau sangat tinggi – seluas gabungan wilayah Prancis, Spanyol, Jerman, dan Italia.
  • US$5,1 triliun: Nilai kerugian tahunan dari hilangnya jasa ekosistem lahan basah.
  • 3 miliar: Orang-orang yang tinggal di daerah dengan kondisi penyimpanan air yang menurun atau tidak stabil. Parahnya, wilayah ini juga menjadi lokasi 50%+ produksi pangan global.
  • 1,8 miliar: Jumlah penduduk di bumi yang mengalami atau hidup dalam kondisi kekeringan dalam periode 2022–2023.
  • US$307 miliar: Nilai kerugian akibat kekeringan global per tahun saat ini.
  • 2,2 miliar: Jumlah penduduk bumi yang tidak memiliki akses air minum yang aman, dengan 3,5 miliar lainnya kekurangan fasilitas sanitasi.

Pemicu semua krisis ini adalah perilaku manusia yang – di tengah penipisan air tanah yang kronis –terus memboroskan penggunaan air, merusak lahan dan hutan (degradasi tanah, deforestasi) dan terus mencemari sumber air dengan sampah dan polusi berbahaya lain, sehingga air tidak bisa diakses atau digunakan, seiring semakin parahnya kondisi perubahan iklim dan pemanasan global.

Kaveh Madani, Direktur UNU-INWEH yang sekaligus penulis utama laporan ini menyatakan, meskipun tidak semua negara telah mengalami kebangkrutan air, banyak sistem pasokan air dunia yang telah melewati ambang batas ini. Sistem pasokan air ini saling berhubungan melalui perdagangan, migrasi, dampak iklim, dan ketergantungan geopolitik, sehingga lanskap risiko pasokan air global sekarang berubah secara mendasar. Madani menggarisbawahi empat poin penting berikut ini:

  1. Dunia tidak bisa mengamankan pasokan air jika dunia membiarkan siklus hidrologi, iklim, dan modal alam yang menghasilkan air terganggu atau rusak. Dunia memiliki peluang aksi strategis penting dalam melindungi pasokan air ini dan sebagian besar masih belum dimanfaatkan.
  2. Masalah air melintasi batas-batas politik tradisional. Air adalah milik semua. Untuk itu, air dapat berfungsi sebagai jembatan untuk menciptakan kepercayaan dan persatuan di dalam dan antar bangsa. Di dunia yang terfragmentasi, air dapat menjadi fokus kerja sama untuk menyelaraskan keamanan nasional dengan prioritas internasional.
  3. Investasi untuk menjaga pasokan air juga merupakan investasi dalam aksi mitigasi perubahan iklim, mencegah hilangnya keanekaragaman hayati, dan penggurunan. Air tidak boleh diperlakukan hanya di sektor hilir yang terkena dampak krisis lingkungan. Sebaliknya, investasi air dapat mengatasi masalah riil di masyarakat yaitu krisis iklim, penggurunan dan krisis keanekaragaman hayati sesuai dengan Konvensi Rio.
  4. Air dapat membantu mempercepat kembali negosiasi global yang terhenti dan berpotensi menghidupkan kembali proses kerja sama internasional yang sesuai dengan tujuan global jangka panjang.

Menurut laporan ini, wilayah yang berpotensi paling besar mengalami kebangkrutan air adalah kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, beberapa wilayah di Asia Selatan, termasuk di wilayah barat daya Amerika dan Sungai Colorado.

“Kebangkrutan air bersifat global karena konsekuensinya bergerak,” jelas Madani. “Pertanian menyumbang sebagian besar penggunaan air tawar, dan sistem pangan saling terkait erat melalui perdagangan dan harga. Ketika kelangkaan air merusak pertanian di satu wilayah, efeknya beriak melalui pasar global, stabilitas politik, dan ketahanan pangan di tempat lain. Ini membuat kebangkrutan air bukan serangkaian krisis lokal yang terisolasi, tetapi risiko global bersama yang menuntut jenis respons baru: Manajemen kebangkrutan, bukan manajemen krisis.”

Laporan tersebut menyeru dunia untuk mengatur ulang agenda air global. Agenda air global saat ini – sebagian besar berfokus pada air minum, sanitasi, dan peningkatan efisiensi – sudah tidak lagi sesuai, sehingga perlu agenda air global baru yang:

  • Secara resmi mengakui kondisi kebangkrutan air dunia.
  • Mengakui air sebagai kendala dan peluang untuk memenuhi komitmen iklim, keanekaragaman hayati, dan tata guna lahan.
  • Mengaitkan masalah air dalam negosiasi iklim, keanekaragaman hayati, dan penggurunan, pendanaan pembangunan, dan proses pembangunan perdamaian.
  • Melakukan pemantauan kebangkrutan air dalam kerangka kerja global, menggunakan sistem pengamatan satelit Bumi, kecerdasan artifisial (AI), dan pemodelan terintegrasi
  • Menggunakan air sebagai katalis untuk mempercepat kerja sama antar negara-negara anggota PBB

Secara praktis, laporan ini merekomendasikan, pemerintah harus fokus pada prioritas berikut ini untuk mengelola kebangkrutan air:

  1. Mencegah kerusakan permanen sumber daya air lebih lanjut seperti hilangnya lahan basah, penipisan air tanah yang merusak, dan polusi yang tidak terkendali.
  2. Menyeimbangkan kembali hak, klaim, dan ekspektasi terhadap sumber daya air agar sesuai dengan daya dukung yang terdegradasi.
  3. Mendukung transisi yang adil bagi masyarakat yang mata pencahariannya harus berubah akibat kebangkrutan air.
  4. Mengubah sektor padat air, termasuk pertanian dan industri, melalui pergeseran tanaman, reformasi irigasi, dan sistem perkotaan yang lebih efisien.
  5. Membangun institusi untuk adaptasi berkelanjutan, dengan sistem pemantauan yang terkait dengan manajemen air berbasis ambang batas.

Laporan ini menggarisbawahi bahwa kebangkrutan air bukan hanya masalah hidrologi, tetapi juga masalah keadilan dengan implikasi sosial dan politik yang mendalam yang membutuhkan perhatian di tingkat tertinggi pemerintah dan kerja sama multilateral.

Hal ini karena beban kebangkrutan air secara tidak proporsional akan jatuh pada petani kecil, masyarakat adat, penduduk perkotaan berpenghasilan rendah, termasuk kaum perempuan dan pemuda. Sementara manfaat penggunaan air berlebihan sering kali dinikmati oleh aktor-aktor yang lebih kuat secara kuasa dan ekonomi.

“Kebangkrutan air menjadi pendorong kerapuhan, pengungsian, dan konflik,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB Tshilidzi Marwala, Rektor UNU. “Mengelolanya secara adil – memastikan bahwa komunitas yang rentan dilindungi dan bahwa kerugian yang tidak dapat dihindari dibagi secara adil – sangat penting untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kohesi sosial.”

“Manajemen kebangkrutan membutuhkan kejujuran, keberanian, dan kemauan politik,” tambah Madani. “Kita tidak dapat membangun kembali gletser yang menghilang atau menggelembungkan kembali akuifer yang dipadatkan (dikeringkan) secara akut. Tetapi kita dapat mencegah hilangnya modal alam kita yang tersisa, dan mendesain ulang institusi untuk hidup dalam batas hidrologi baru.”

Waktu saat ini hingga Konferensi Air PBB pada tahun 2026 dan 2028, akhir dari Dekade Aksi Air (Water Action Decade) pada tahun 2028, dan tenggat waktu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG) di 2030 bisa menjadi peluang penting dan tonggak sejarah untuk menerapkan perubahan ini.

Redaksi Hijauku.com