Alih-alih bertindak tegas pada pelaku konsesi, pemerintah justru memilih jalan paling mudah dengan menyalahkan kondisi alam, membuat mereka seolah-olah tidak berdaya di hadapan perubahan iklim. Padahal, solusi untuk karhutla sudah jelas terpampang di depan mata.
Masyarakat adalah garda terdepan dan pihak yang paling berkepentingan dengan hutan, bukan yang lain.
Dana yang mengalir untuk mendanai komoditas yang berisiko terhadap hutan, mendorong deforestasi besar-besaran di hutan tropis mencapai $30,5 miliar.
Saat ini terdapat 16,6 juta ha hutan alam berada di area izin PBPH-HA (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Alam), 3,5 juta ha berada di area konsesi minerba, 3,1 juta ha berada di area izin perkebunan sawit, dan 3 juta ha berada di area PBPH-HT (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Tanaman).
Kebijakan REDD+ di Indonesia belum secara signifikan mengubah orientasi insentif dan praktik elit politik dan ekonomi yang saat ini bersaing memperebutkan sumberdaya alam yang besar.
Hutan di Jawa menjadi fokus perhatian yang harus segera dibenahi negara. Jutaan masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar hutan menggantungkan kehidupannya dari kawasan hutan negara.
