Oleh: Asikin Chalifah *

India diketahui melakukan pembatasan ekspor beras putih non Basmati sejak tanggal 20 Juli tahun 2023. Kebijakan ini diambil karena India ingin mengendalikan dinamika harga beras dalam negeri yang mulai merangkak naik hingga 11,5 persen di tahun 2023. Selain itu, India juga ingin mengamankan ketersediaan pangan (beras) di dalam negeri mengingat kekhawatiran terjadinya gagal tanam/panen di beberapa daerah sentra produksi padi akibat kondisi musim yang tidak bersahabat. Padahal beras seperti halnya di Indonesia merupakan bahan pangan utama/pokok untuk sebagian besar penduduk India. Sebelum pembatasan ekspor beras non Basmati, India terlebih dahulu telah melakukan pembatasan ekspor untuk biji-bijian yang lain (gandum) sebagai konsekuensi dari pertikaian Rusia dengan Ukraina yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya.

Pembatasan ekspor beras putih non Basmati India tentu akan memicu kenaikan harga beras dunia dan mendorong kenaikan inflasi global. Hal ini karena India dengan produksi beras sebesar 124 juta ton (terbesar kedua di dunia setelah China) memasok sekitar 40 persen kebutuhan beras dunia ke negara-negara di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.

Untuk tahun 2023 pemerintah Indonesia telah menetapkan untuk mengimpor beras sebesar 2 juta ton. Impor beras ini dimaksudkan untuk memperkuat ketersediaan pangan (beras) di dalam negeri untuk berbagai keperluan serta sekaligus mengantisipasi kehadiran fenomena El Nino dengan puncak kekeringan diperkirakan pada bulan September 2023. Hingga kini secara bertahap beras-beras impor telah masuk ke Indonesia dari Thailand, Vietnam, India dan negara-negara produsen beras lain di dunia.

Pengaruh nyata kehadiran El Nino adalah kondisi kekeringan yang akan memicu keterbatasan sumber daya air yang dapat menyebabkan gagal tanam/panen. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI harus terus melanjutkan penguatan pemahaman/literasi pada petani, Penyuluh Pertanian (PP) dan petugas teknis lain tentang penerapan program adaptasi dan mitigasi terhadap dampak kehadiran El Nino. PP sebagai primadona, ujung tombak dan garda terdepan saat Indonesia meraih swasembada pangan (beras) tahun 1984, memegang peran strategis dalam mengawal/mendampingi petani untuk berusaha tani yang lebih baik. Kementan RI harus terus melanjutkan program intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai program unggulan melalui peningkatan IP dan perluasan areal tanam (LTT). Meski belum optimum, tidak kalah pentingnya adalah penguatan program diversifikasi pangan berbasis potensi pangan lokal. Model-model seperti P2L (Pekarangan Pangan Lestari), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Lumbung Pangan Mataraman dengan jargon “mangan opo sing ditandur lan nandur opo sing dipangan” (makan apa yang ditanam dan menanam apa yang dimakan, red) harus terus digerakan dan difasilitasi sesuai potensi masing-masing daerah.

Pembangunan sektor pangan dan pertanian bersifat multi dimensional, melibatkan multi pihak terkait di Pusat dan Daerah, oleh karena itu membuang/meminimalisir ego sektoral dan membangun koordinasi, sinergi dan kolaborasi yang kuat adalah suatu keharusan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh.

–##–

Desa Jaranan, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta, 7 September 2023.

* Asikin Chalifah adalah Ketua DPW PERHIPTANI Daerah Istimewa Yogyakarta.