Oleh: Asikin Chalifah *

Kado istimewa itu datang beberapa hari menjelang bangsa Indonesia memperingati 77 tahun Kemerdekaan RI, tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022. Pada hari dan tanggal itu, di Istana Negara Presiden RI Joko Widodo atas nama Pemerintah RI menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI), lembaga penelitian dan pelatihan pertanian (padi) internasional yang didirikan pada tahun 1960 dan berkantor pusat di Los Banos, Laguna, Filipina.

International Rice Research Institute (IRRI) memiliki cabang di berbagai negara, termasuk kantor perwakilan di Indonesia. Dari lembaga ini, telah dihasilkan berbagai varietas padi yang selain berumur genjah juga memiliki hasil dan mutu yang tinggi, relatif tahan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan cekaman perubahan iklim yang ekstrim, termasuk yang menjadi sumber tetua untuk varietas-varietas padi unggul nasional di Indonesia seperti IR 5, IR 8, Ciherang dan IR Nutri Zinc.

Kado dalam bentuk sertifikat pengakuan IRRI diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal IRRI Dr.Jean Balie atas keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada beras serta sistem pertanian dan pangan nasional yang tangguh untuk rentang waktu tahun 2019 hingga 2021 melalui penerapan inovasi teknologi pada tanaman padi.

Pemberian penghargaan juga disaksikan oleh representasi Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) untuk Indonesia dan Timor Leste Mr.Rajendra Aryal dan beberapa Menteri dari Kabinet Indonesia Maju, perwakilan Kepala Daerah, Rektor dan Petani. Indonesia sendiri pada masa pemerintahan orde baru (ORBA) di tahun 1984 pernah mencapai swasembada pangan (beras). Keberhasilan itu telah menjadikan pemerintah Indonesia pada tahun 1985 mendapatkan penghargaan dari FAO di Roma, Italia.

Penghargaan IRRI dan penilaian FAO terhadap pemerintah Indonesia karena di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam dan ancaman krisis pangan dunia, Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2021 secara konsisten berhasil mewujudkan swasembada beras, dengan rasio swasembada antara produksi dalam negeri dengan total konsumsi melebihi dari 90 persen.

Diketahui bahwa produksi beras sejak tahun 2019 hingga 2021 telah melebihi konsumsi dalam negeri, sehingga selama kurun waktu itu Indonesia surplus dan tidak lagi melakukan impor beras dari negara-negara sentra beras di dunia. Surplus beras bahkan berlanjut hingga tahun 2022. Hal ini diperkuat dengan hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa persediaan pangan (beras) nasional hingga bulan April 2022 telah mencapai 10,15 juta ton yang tersimpan di pemerintah (BULOG), petani, masyarakat, pedagang, hotel, restoran dan kafe (HOREKA) dan industri pangan.

Surplus beras bisa jadi disebabkan oleh penurunan konsumsi karena beralih pada sumber karbohidrat non beras (gandum). Selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2021, impor beras hanya dilakukan untuk beras-beras premium khusus bagi segmen pasar (konsumen) tertentu serta keperluan industri dan HOREKA.

Keberhasilan swasembada beras ini tentu tidak dapat dipisahkan dari peran penyuluh pertanian dan petugas teknis pertanian di simpul koordinasi kostratani di tingkat BPP dalam meningkatkan kemampuan petani untuk menerapkan cara bercocok tanam padi yang baik (good agricultural practices). Lain dari itu, juga komitmen dan dukungan dari pemerintah dalam penyediaan rakitan teknologi, sarana produksi dan infrastruktur pertanian, termasuk pembangunan bendungan, embung dan jaringan irigasi di berbagai daerah di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2015.

Pencapaian swasembada beras di tahun 2019 hingga 2021 harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi multi pihak, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Hal ini mengingat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan pertanian dari hulu hingga hilir. Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, diantaranya adalah terkait dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar usaha petani (NTUP), penetapan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah/beras, percepatan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan yang berbasis pada potensi pangan lokal, penyelesaian masalah stunting pada anak balita serta penanganan daerah-daerah yang masih mengalami kelaparan atau rawan pangan.

Kasongan, Bantul, Yogyakarta, 21 Agustus 2022.

–##–

* Asikin Chalifah adalah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI), Daerah Istimewa Yogyakarta dam Pembina Rumah Literasi (RULIT) WASKITA, Kedungtukang, Brebes, Jawa Tengah.