Bismart Ferry_Diskusi Kelompok IIProgram sosialisasi oleh Komisi Daerah (Komda) REDD+ di tujuh kabupaten pilot di Kalimantan Tengah dilaksanakan sejak bulan Juli 2014 hingga bulan Oktober 2014.

Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 26 Agutus 2014 – Sebagai provinsi perintis pelaksanaan REDD+, Kalimantan Tengah terus membenahi penyambutan pelaksanaan penuh program REDD+ sampai pada tingkat tapak. Upaya nyata pembenahan ini dilakukan melalui serangkaian program sosialisasi oleh Komisi Daerah (Komda) REDD+ terhadap tujuh kabupaten pilot di Kalimantan Tengah yang dilaksanakan sejak bulan Juli 2014 hingga bulan Oktober 2014 mendatang.

Ke-7 kabupaten yang akan mendapatkan sosialisasi REDD+ yaitu: Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupatan Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Kapuas.

Upaya pembenahan ini bermula dari terpilihnya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi perintis REDD+ yang ditegaskan kembali melalui pemberian SK- 010/BP REDD+/05/2014 oleh Badan Pengelola REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation/Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) bertepatan dengan ulang tahun Kalimantan Tengah yang ke-57 pada Mei 2014 lalu.

“Sosialisasi ini bertujuan membentuk persamaan persepsi antar pemangku kepentingan terkait agar tersusunlah program-program prioritas yang selaras dengan Strategi Daerah (Strada) REDD+ Kalimantan Tengah dalam upaya menurunkan emisi di tingkat kabupaten. Strada tersebut sudah mengarusutamakan Strategi Nasional (Stranas) REDD+ dan Rencana Aksi Nasional (RAN) REDD+, sehingga layak menjadi landasan program dan kegiatan selanjutnya di masa mendatang,” tutur Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah.

Pada sesi pembukaan sosialisasi yang berlangsung di Kabupaten Kapuas beberapa waktu lalu (18/7/14), Setda Kabupaten Kapuas, Ir. Sanidjan, CES menyampaikan bahwa REDD+ pertama kali diperkenalkan oleh Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) dan beliau percaya bahwa terdapat banyak pembelajaran penting dari program tersebut.

Peserta BertanyaBeliau menambahkan,”Sosialisasi kali ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan tentang program REDD+ secara lebih komprehensif. Saya juga berharap agar program sosialisasi ini memberikan kesempatan bagi para nara sumber untuk mentransfer pengetahuan terbaru mereka tentang REDD+ serta menjadi ajang bertukar pikiran yang baik bagi para pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten. Ucapan terima kasih khusus diberikan kepada BP REDD+ yang telah memfasilitasi program sosialiasi sekaligus peningkatan kapasitas ini, yang saya percaya akan memberikan manfaat sangat besar bagi keberlangsungan pelaksanaan program REDD+ selanjutnya di lapangan.”

Melanjutkan kegiatan sosialiasi di Kabupaten Kapuas, kegiatan yang sama dilakukan di Kabupaten Barito Selatan kemarin (25/8/14) yang diikuti oleh 100 orang SKPD terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan LSM. Acara sosialisasi ini juga dihadiri beberapa tokoh pemerintah setempat dan perwakilan Komda REDD+, yaitu Drs.H.Jumadi selaku Asisten II Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daera Kabupaten Barito Selatan dan Ir. Humalah Pontas, M.Si mewakili Sekretaris Komda REDD+.

Tim sosialisasi yang dibentuk berdasarkan SK Sekda selaku sekretaris Komda REDD+ Kalteng No. 094/203/Sekber REDD+/BLH/2014 tertanggal 10 Juni 2014, terdiri dari para pakar penyusun Strada guna menyusun materi yang mudah dipahami para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten serta para pemangku kepentingan terkait lainnya. Beberapa materi yang termasuk di dalam sosialisasi antara lain terkait dengan informasi umum seputar perubahan iklim, faktor penyebab efek gas rumah kaca, hal terkait emisi dari degradasi lahan dan hutan, hingga program-program yang telah disusun oleh BP REDD+ di Kalimantan Tengah yang telah disesuaikan dengan Strada provinsi tersebut. Sedangkan peserta program sosialisasi terdiri dari SKPD terkait, tokoh masyarakat dan LSM yang fokus mengerjakan isu lingkungan dan upaya penurunan emisi akibat degradasi hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Mursid Marsono, Kepala Sekretariat Komda REDD+ Kalimantan Tengah menyampaikan pandangannya, “Kami harap sosialisasi ini dapat menghasilkan program-program strategis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan setiap kabupaten, serta mulai membahas modalitas yang dimiliki masing-masing kabupaten – seperti kapasitas sumber daya manusia, struktur kelembagaan, dan sinergi antara progam SKPD dengan rencana pendanaan program. Selanjutnya, saya harap SKPD juga lebih mantap dalam mengambil kebijakan terkait REDD+ karena sudah memiliki pemahaman lebih baik tentang REDD+,”

Beberapa usulan yang terdapat selama sesi diskusi sosialiasi antara lain perlunya dibentuk lembaga REDD+ di tingkat kabupaten sebagai koordinator pelaksanaan REDD+ di tingkat tersebut, perlunya building block REDD+ untuk memudahkan penyusunan program dalam agenda bersama antar lembaga terkait guna memperkuat perencanaan pelaksanaan REDD+, perlunya perbaikan SK tentang Pokja REDD+ (khusus di Kabupaten Barito Selatan) untuk melengkapi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berkaitan dengan penyusunan Reducing Emission Level (REL), pelaksanaan Measurement, Reporting, Evaluation (MRV), penanganan safeguard serta perencanaan dan pendanaan, dan beberapa usulan program lainnya seperti inventarisasi dan intensifikasi hutan desa, penetapan wilayah masyarakat hukum adat, serta kegiatan desa hijau yang dipercaya dapat merehabilitasi lahan kritis.

Para deputi BP REDD+ terkait, menyampaikan dukungannya terhadap program sosialisasi yang dilakukan di tujuh kabupaten di Kalimantan Tengah. “Kami harap setelah menghadiri kegiatan sosialisasi, masing-masing pemangku kepentingan mengerti posisi dan perannya untuk menjalankan agenda bersama di kabupaten. Saya yakin pihak swasta, masyarakat dan pemerintah memiliki pengalaman dan kapasitas mumpuni dalam membangun kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama demi pelaksanaan REDD+ ini,” tutur William Sabandar, Deputi Bidang Operasional BP REDD+.

Nur Masripatin, Deputi Tata kelola dan Hubungan Kelembagaan BP REDD+ menambahkan, “Sosialisasi ini sangat penting karena akan mempercepat proses konsolidasi program, serta sekaligus mempercepat proses kerjasama antar lembaga di tingkat kabupaten. Kerjasama semua pihak seperti sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat merupakan kunci untuk mensukseskan pelaksanaan REDD+ di tingkat kabupaten,” ujar beliau.

Sedangkan dari segi pendanaan, Agus Sari, Deputi Bidang Perencanaan dan Pendanaan mengungkapkan bahwa sosialisasi ini penting agar mereka benar-benar mengetahui apa yang akan dikerjakan dan dapat mengukur pencapaian indikator serta memahami konsep dari pembayaran berbasis hasil (performance based payment).

Tentang Badan Pengelola REDD+

Indonesia berkomitmen secara sukarela untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 26% atau sampai dengan 41% dengan bantuan internasional. Sebagai bagian dari perwujudan komitmen ini, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Pengelola REDD+ yang dikukuhkan oleh Presiden pada tanggal 31 Agustus 2013 melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013. Program REDD+ di Indonesia (Reducing Emmission from Deforestation and Forest Degradation / Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) merupakan mitigasi perubahan iklim di sektor hutan dan gambut, melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang dianggap sebagai pelestari aset alam bangsa. Badan Pengelola REDD+ mengemban tugas untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta pengendalian REDD+ di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola REDD+ menyelenggarakan fungsi-fungsi antara lain; 1) menyusun dan mengembangkan strategi nasional REDD+ untuk melaksanakan REDD+ di Indonesia; 2) menyusun dan mengembangkan kerangka pengaman REDD+ di bidang sosial, lingkungan dan pendanaan; 3) melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan REDD+ serta pengarusutamaan REDD+ dalam pembangunan nasional; 4) pengelolaan bantuan dana maupun bantuan lain yang sah terkait REDD+ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) menyiapkan rekomendasi dalam menentukan posisi Indonesia terkait REDD+ dalam forum internasional dan 6) koordinasi penegakan hukum terkait pelaksanaan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+.

Kontak media

Sari Soegondo – Tim Komunikasi Publik Badan Pengelola REDD+, Telepon: +62 – 811 811 373, Email: sarisoegondo@gmail.com.