Laporan terbaru dari IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) menyatakan, energi terbarukan bisa memasok 77% energi dunia pada 2050 jika semua negara di dunia mengadopsi kebijakan yang tepat.

Kesimpulan yang diterbitkan di Green Harmony Home ini didukung oleh laporan berjudul “Grounding Green Power”. Laporan tersebut menyatakan, negara berkembang perlu mengambil kebijakan-kebijakan penting dalam pemanfaatan energi terbarukan dengan berfokus pada energi listrik.

Menurut laporan yang disusun oleh World Resources Institute (WRI dan German Marshall Fund (GMF) dari Amerika Serikat, bekerja sama dengan Heinrich Böll Foundation, para donor perlu memiliki prioritas jika ingin berinvestasi secara efisien dalam energi terbarukan.

“Membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga angin (wind farm) adalah inisiatif bagus, namun donor harus memperhitungkan biaya (investasinya). Jika biayanya terjangkau, akan ada lebih banyak pembangkit listrik tenaga angin yang akan dibangun. Hal yang sama berlaku untuk energi terbarukan lain,” ujar Lutz Weischer, analis riset dan ketua penyusun laporan WRI. “Kebijakan energi terbarukan yang cerdas bisa menarik investasi swasta dan menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan energi ini dalam jangka panjang.”

“Grounding Green Power” merekomendasikan 6 prinsip penting dalam membuat kebijakan energi terbarukan yang cerdas. Rekomendasi tersebut bersumber dari pengalaman lapangan di 12 negara berkembang hasil pertemuan kerja perwakilan-perwakilan negara dari Brasil, India, Indonesia, Kenya, Meksiko, Maroko, Mozambique, Afrika Selatan, Sri Lanka, Filipina, Tanzania dan Thailand.

Thomas Kleine-Brockhoff, Direktur Senior Program Kebijakan GMF menyatakan, “Tak ada satu pun negara yang sama, namun dengan mengumpulkan banyak aktor dari negara-negara berkembang, kami berhasil menyarikan kebijakan terbaik yang bisa digunakan di semua negara. Laporan ini membantu komunitas internasional mencapai target kerjasama pembangunan dan mengurangi risiko dari perubahan iklim.”

Prinsip-prinsip tersebut – yang bersumber dari 12 studi kasus internasional – diperlukan untuk memaksimalkan dampak perubahan. Enam prinsip kebijakan energi terbarukan yang cerdas itu meliputi:

1. Kebijakan energi terbarukan harus komprehensif – mencakup regulasi sektor energi, kondisi investasi,  pendanaan, infrastruktur listrik dan kemampuan teknis yang memadai.

2. Memiliki tujuan yang jelas – termasuk cara penerapan teknologi, akses terhadap energi dan peningkatan produksi energi sejalan dengan pembangunan ekonomi.

3. Mampu menarik investasi swasta dengan cara menciptakan pasar yang kondusif dan stabil.

4. Mampu menghemat biaya – dengan menciptakan kebijakan secara hati-hati untuk menghindari subsidi yang berlebihan atas energi terbarukan pada saat yang sama menghilangkan insentif pada bahan bakar fosil.

5. Mendukung inovasi – terus berusaha meningkatkan kinerja, kemandirian, keamanan dan efisiensi biaya penerapan teknologi terbarukan.

6. Transparan, akuntabilitas dan kerja sama – berusaha menciptakan regulasi sektor kelistrikan yang baik termasuk berusaha meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi semua pihak yang terkait.

Laporan ini ditujukan untuk berbagai organisasi termasuk organisasi pembangunan bilateral dan multilateral (Bank Dunia, organisasi keuangan bilateral, dan lembaga kredit-eksport); lembaga pendanaan perubahan iklim baru maupun lama, serta organisasi internasional lain seperti Organisasi Energi Terbarukan Internasional (International Renewable Energy Agency).

Redaksi Hijauku.com